TEMPO.CO, Jakarta - Hubungan antara Presiden AS Donald Trump dengan Harvard University kian panas. Donald Trump murka karena Universitas Harvard menolak tuntutannya.
Trump pun membekukan dana sebesar US$ 2,2 miliar untuk Harvard. Selain itu Trump melancarkan serangan di media sosial.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Harvard telah kehilangan arah," kata Trump. Ia menjadikan universitas ternama itu sebagai titik fokus perangnya melawan lembaga pendidikan yang sadar dan anti-Semit.
"Harvard adalah lelucon, mengajarkan kebencian dan kebodohan, dan seharusnya tidak lagi menerima dana federal," kata Trump yang dilansir dari NDTV.
Dalam unggahan di platform media sosialnya Truth Social, Trump menulis bahwa Harvard tidak lagi dapat dianggap sebagai tempat belajar yang layak. "Harvard tidak boleh dianggap ada dalam daftar Universitas atau Kolese Terbaik Dunia," katanya.
Sejauh ini, Harvard merupakan satu-satunya institusi yang berdiri teguh dan menentang upaya Donald Trump untuk memaksanya tunduk pada perintah pemerintah yang luas. Atas hal ini, institusi elit tersebut bahkan dipuji oleh mantan Presiden AS Barack Obama.
"Harvard telah memberikan contoh bagi lembaga pendidikan tinggi lainnya, menolak upaya yang tidak sah dan tidak adil untuk membatasi kebebasan akademis, sembari mengambil langkah konkret untuk memastikan semua mahasiswa di Harvard dapat memperoleh manfaat dari lingkungan yang mendukung penyelidikan intelektual, perdebatan yang ketat, dan rasa saling menghormati. Mari berharap lembaga lain mengikuti langkah yang sama," tulis Obama di X.
Beberapa lembaga pendidikan terkemuka menyerah di bawah tekanan hebat dari Gedung Putih.
Dalam upaya untuk memberantas "wokeisme", "praktik keberagaman yang memecah belah warga Amerika", dan dugaan "anti-Semitisme", Trump telah menyerukan perubahan besar-besaran dalam fungsi sistem pendidikan dan cara sekolah, perguruan tinggi, serta universitas.
Perubahan tersebut menuntut perombakan total model tata kelola, praktik perekrutan, dan prosedur penerimaan mahasiswa. Presiden Trump juga menuntut Harvard, seperti semua lembaga tinggi lainnya, untuk tunduk pada audit pemerintah atas program dan departemen akademiknya.
Universitas Haravard menerima perintah tersebut pada 3 April 2025. Setelah itu rektor universitas, Garber menulis surat kepada para mahasiswa dan fakultas yang berisi janji bahwa ia dan Harvard akan menentang pemerintah. Ia berjanji bahwa universitas tidak akan bernegosiasi mengenai independensinya atau hak konstitusionalnya.
Trump juga menuduh Harvard membayar gaji yang sangat tinggi untuk mempekerjakan profesor-profesor terburuk dan paling tidak kompeten. Ia juga mengkritik lembaga tersebut karena mengenakan biaya kuliah yang sangat tinggi kepada para mahasiswa.
Trump bahkan menuduh rektor Harvard melakukan plagiarisme. "Lihat saja masa lalu rektor mereka yang melakukan plagiarisme, yang sangat mempermalukan Harvard di hadapan Kongres Amerika Serikat. Ketika keadaan menjadi sangat buruk sehingga mereka tidak dapat menahannya lagi, mereka memindahkan wanita yang sangat tidak kompeten ini ke posisi lain, mengajar, daripada memecatnya saat itu juga. Sejak saat itu banyak hal lain yang diketahui tentangnya, tetapi dia tetap bertahan," tulisnya.
Universitas Harvard, yang usianya 140 tahun lebih tua dari Amerika Serikat, telah memberi tahu Gedung Putih bahwa mereka tidak akan mematuhi tuntutan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Trump. Menurut Harvard, tuntutan tersebut bertentangan dengan Amandemen Pertama, dan melanggar kebebasan universitas yang telah lama diakui oleh Mahkamah Agung AS.
"Tidak ada pemerintah, terlepas dari partai mana yang berkuasa, yang boleh mendikte apa yang dapat diajarkan oleh universitas swasta, siapa yang dapat mereka terima dan pekerjakan, dan bidang studi dan penyelidikan apa yang dapat mereka tekuni," kata Universitas dalam sebuah pernyataan.
Untuk lebih memperkuat posisi universitas, Rektor Harvard Alan Garber menyampaikan pidato langsung di hadapan komunitas kampus. Ia menekankan betapa seriusnya situasi ini dan implikasinya yang lebih luas terhadap pendidikan tinggi dan penulisan.
"Campur tangan pemerintah mengancam nilai-nilai kami sebagai lembaga swasta yang dikhususkan untuk pencarian, produksi, dan penyebaran pengetahuan," katanya.
