1 day ago
5
Jakarta, CNN Indonesia --
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Barat (Jabar) menyebut telah meminta Koperasi Al-Zariyah selaku salah satu pemegang izin usaha tambang galian C di Gunung Kuda Cirebon untuk menghentikan kegiatan penambangan sejak Maret 2025. Namun tak diindahkan.
Kepala Dinas ESDM Jabar Bambang Tirto Yuliono menyebutkan Koperasi Al-Zariyah telah melanggar kewajiban administratif, sebelum terjadinya insiden longsor tambang galian C di Gunung Kuda Cirebon yang menewaskan belasan korban jiwa.
Ia menjelaskan kawasan Gunung Kuda memiliki empat izin usaha tambang, yang salah satunya dimiliki Koperasi Al-Zariyah, dua milik koperasi lain, dan satu lagi masih tahap eksplorasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Izin operasi produksi oleh Koperasi Al-Zariyah masih berlaku hingga 5 November 2025. Namun sejak 2024, koperasi tersebut tidak lagi menyusun dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
Padahal, kata dia, dokumen tersebut menjadi syarat dasar dalam menjalankan kegiatan tambang.
"Al-Zariyah ini sudah diingatkan berkali-kali agar melengkapi dokumen RKAB. Terakhir kami minta kegiatan tambang dihentikan pada 19 Maret 2025, tapi tidak diindahkan," katanya di Cirebon, Minggu (1/6).
Menurut Bambang, pembiaran terhadap aktivitas penambangan tanpa dasar dokumen RKAB merupakan pelanggaran serius karena berkaitan langsung dengan aspek keselamatan kerja dan lingkungan.
Oleh karena itu, pihaknya sudah mencabut izin usaha pertambangan milik koperasi tersebut setelah insiden longsor di kawasan Gunung Kuda pada Jumat (30/5).
"Kami cabut izin operasi produksi Al-Zariyah secara permanen pada hari itu juga," katanya.
Selain Al-Zariyah, Dinas ESDM juga mencabut tiga izin usaha tambang lainnya di kawasan yang sama.
Pertimbangannya, lanjut Bambang, metode penambangan dan karakteristik batuan di lokasi-lokasi tersebut dinilai serupa dan berpotensi menimbulkan insiden yang sama.
"Metode penambangan mereka hampir sama, jenis batuan juga serupa. Jadi demi keselamatan bersama, kami cabut semuanya," katanya.
Setelah kejadian tersebut, pihaknya telah menurunkan tim gabungan bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk melakukan pengecekan lapangan serta kajian teknis.
Ia menuturkan sejak tiga hari terakhir, Inspektur Tambang dari Kementerian ESDM juga diterjunkan untuk melakukan asesmen kelayakan dan keamanan dalam proses evakuasi korban.
"Saya sudah minta kepada Kementerian ESDM agar Inspektur Tambangstandby24 jam di lokasi untuk memastikan proses evakuasi berjalan aman dan sesuai standar keselamatan," ucap dia.
(antara/isn)
