Sikapi Biaya Haji 2027, Menhaj Prioritaskan Keberpihakan pada Jemaah

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf(Kemenhaj)

MENTERI Haji dan Umrah (Menhaj) RI, Mochamad Irfan Yusuf, menyatakan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1448 H/2027 M perlu dihitung dan disesuaikan secara cermat. Langkah ini krusial menyusul lonjakan biaya pada sejumlah kategori komponen layanan utama.

Hal tersebut ditegaskan saat membuka agenda Evaluasi Penguatan Layanan Penyelenggaraan Ibadah Haji Provinsi Kalimantan Selatan dan Embarkasi Banjarmasin Tahun 1447 H/2026 M di Banjarbaru, Kamis (9/7).

Menurut Irfan, kalkulasi BPIH 2027 dihadapkan pada sederet tantangan eksternal. Mulai dari ketidakpastian kondisi geopolitik, fluktuasi nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS), kenaikan harga bahan bakar pesawat (avtur), hingga penyesuaian tarif berbagai sektor layanan di Arab Saudi.

“Ketika kita mulai menghitung BPIH, kondisi berubah cukup cepat. Nilai tukar dolar bergerak, harga avtur meningkat, dan Pemerintah Arab Saudi juga menaikkan beberapa komponen layanan. Ini tentu harus masuk dalam perhitungan penyelenggaraan haji tahun depan,” ujarnya.

Mengingat operasional haji sangat bergantung pada mata uang asing, pergeseran kurs dan tarif penerbangan dipastikan berdampak signifikan terhadap total anggaran. Selain pos transportasi udara, sejumlah akomodasi dan layanan jemaah di Tanah Suci juga mengalami perubahan harga. Kondisi ini memaksa pemerintah mematangkan strategi perencanaan agar standardisasi pelayanan tidak merosot.

Kendati demikian, Irfan menjamin pemerintah tidak akan gegabah mengalihkan beban finansial tersebut kepada masyarakat.

“Penyesuaian bukan berarti kita serta-merta membebankan seluruh kenaikan kepada jemaah. Pemerintah tetap berupaya mencari formulasi terbaik agar pelayanan tetap terjaga, sementara biaya yang harus ditanggung jemaah tetap dalam batas yang rasional,” tegasnya.

Penyusunan struktur BPIH ke depan dipastikan bakal menimbang dua aspek secara berimbang, yakni keberlanjutan pembiayaan (sustainability) dan keterjangkauan jemaah. Pos-pos anggaran yang masih bisa dioptimalkan akan diefisiensikan, tanpa mengorbankan proteksi keselamatan dan kenyamanan jemaah.

“Prinsipnya, kita harus realistis terhadap kenaikan biaya, tetapi tetap berpihak kepada jemaah. Efisiensi akan terus kita lakukan, namun jangan sampai efisiensi tersebut mengurangi layanan dasar dan perlindungan yang menjadi hak jemaah,” urai Irfan.

Ia menambahkan, evaluasi komprehensif atas pelaksanaan haji 1447 H/2026 M menjadi basis data utama dalam merumuskan skema biaya tahun depan. Setiap formulasi penyesuaian akan digodok secara transparan, akuntabel, dan melibatkan pembahasan mendalam bersama legislatif.

“Tujuan akhirnya adalah memastikan jemaah tetap memperoleh pelayanan yang semakin baik dengan struktur biaya yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. Kita berharap apa yang kita upayakan mendapatkan persetujuan dari DPR,” kata dia.

(P-4)