TEMPO.CO, Jakarta - Para sejarawan akademisi, dan aktivis mendatangi Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Senin, 19 Mei 2025. Mereka membahas penulisan "sejarah resmi" yang tengah dikebut Kementerian Kebudayaan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid mengkritik kegiatan penulisan sejarah tersebut. "Penulisan sejarah itu harus dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan partisipasi banyak kalangan," kata dia kepada Tempo di depan Ruang Rapat Komisi X, kompleks Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 19 Mei 2025.
Menurut Usman, penulisan sejarah tak hanya melibatkan banyak kalangan. Tapi juga mereka yang pernah mengalami ketidakadilan pada masa lalu. "Karena itu usaha melakukan penulisan sejarah juga harus menjadi bagian dari cara meenyelesaikan ketidakadilan di masa lalu," tutur dia.
Fadli Zon Targetkan Penulisan Ulang Sejarah Indonesia Selesai 17 Agustus 2025
Sebelumnya Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan proyek penulisan ulang sejarah Indonesia versi terbaru dapat diselesaikan pada Agustus 2025. Target penyelesaian tersebut dirancang agar bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 yang jatuh pada 17 Agustus 2025.
Dalam keterangannya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, 5 Mei 2025, politisi Partai Gerindra itu menjelaskan penyusunan buku sejarah Indonesia tersebut saat ini masih berlangsung dan dikerjakan oleh para sejarawan.
Para sejarawan ini berasal dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Fadli menyatakan keyakinannya bahwa proyek ini dapat rampung sesuai jadwal yang telah ditetapkan. “Sekarang baru dalam proses, yang menuliskan ini para sejarawan. Tahun ini (rencananya diluncurkan), saat 80 tahun Indonesia merdeka,” ujar Fadli, dikutip Tempo, 9 Mei 2025.
Penolakan penulisan sejarah ini merupakan gabungan para akademisi, sejarawan, arkeolog, dan aktivis. Mereka tergabung dalam Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia. Aliansi ini diketuai Marzuki Darusman, mantan Jaksa Agung; Sulistiyowati Irianto, guru besar Fakultas Hukum Indonesia, Universitas Indonesia (wakil); dan Ita Fatia Nadia, Ketua Ruang Arsip dan Sejarah (sekretaris).
