Sejarah Pasar Mangga Dua yang Dikritik AS jadi Sarang Barang Bajakan

TEMPO.CO, Jakarta - Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) menyoroti produk-produk bajakan dan ilegal yang banyak diperjualbelikan di Pasar Mangga Dua. Pemerintahan Presiden Donald Trump bahkan juga menyatakan pasar yang terletak di Jakarta tersebut masuk dalam daftar Tinjauan Pasar Terkenal untuk Pemalsuan dan Pembajakan 2024.

Melansir Antara, Pasar Pagi Mangga Dua terletak di Jalan Mangga Dua Raya, Jakarta Utara. Sebelum dipindahkan dan berubah nama, sebagian warga ibu kota lebih mengenalnya sebagai Pasar Pagi lama yang berlokasi di Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. 

Sebelum 1989, Pasar Pagi sudah masuk dalam daftar percaturan dagang domestik dan nasional, serta mendukung Jakarta sebagai kota niaga. Dengan pelanggan dari berbagai negara, Pasar Pagi menarik pengunjung karena kelengkapan barangnya, mulai dari tekstil, kelontong, pakaian impor, hingga ikan kering. 

Namun, seiring dengan berkembangnya kota dan meningkatnya populasi penduduk, Pasar Pagi menjadi semrawut dan turut berkontribusi pada salah satu daftar titik kemacetan di ibu kota. Di sisi lain, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga merencanakan pembangunan jalan layang di Pasar Pagi, sehingga aktivitas perdagangan harus dialihkan. 

Menanggapi laporan USTR terkait Pasar Mangga Dua, Kementerian Perdagangan (Kemendag) akhirnya buka suara. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (Dirjen PPI) Kemendag Djatmiko Bris Witjaksono mengatakan bahwa pemerintah Indonesia terus berupaya menindak tegas pelanggaran hak cipta. 

“Pemerintah tetap berkomitmen menerapkan kebijakan hak cipta dan terus menindak untuk penegakan hukum (terhadap pelanggar) tetap dilakukan,” ucap Djatmiko kepada awak media di Jakarta, pada Senin, 21 April 2025. 

Kendati USTR terang-terangan mencantumkan Pasar Mangga Dua, Djatmiko menilai hal itu sudah lumrah. Dia menuturkan bahwa USTR setiap tahunnya selalu membeberkan hasil kajian terhadap kondisi pasar terkini yang berhubungan dengan hak kekayaan intelektual. 

“Ini memang satu hal yang rutin dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat dan juga USTR untuk memantau kebijakan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Jadi, kita tidak luput dari hal itu,” ujar Djatmiko. 

Djatmiko mengakui permasalahan pelanggaran hak cipta masih marak terjadi di Indonesia. Dia mengklaim sudah menjelaskan fenomena tersebut ke berbagai forum internasional maupun melalui pertemuan bilateral. Langkah itu dinilainya sebagai upaya pemerintah untuk menghentikan peredaran produk bajakan yang tidak lulus uji kelayakan hak cipta.