TEMPO.CO, Jakarta - Elite partai politik turut merespons tuntutan Forum Purnawirawan TNI untuk pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai wakil presiden. Tuntutan Forum Purnawirawan TNI tertuang dalam delapan butir sikap politik yang mereka sampaikan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Forum ini menganggap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas Pasal 169 huruf q Undang-Undang (UU) Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. "Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman," demikian bunyi salah satu tuntutan tersebut.
Secara total ada delapan poin tuntutan di dalam pernyataan sikap yang dibacakan Mayjen (Purn) TNI Sunarko dalam acara Silaturahmi Purnawirawan Prajurit TNI dengan Para Tokoh Masyarakat pada 17 April 2025. Usulan penggantian Gibran sendiri tertuang di dalam poin terakhir. Sunarko menyebut rekam jejak dan kinerja mantan Wali Kota Solo itu jauh dari harapan.
"Bagaimana mungkin negara ini dipimpin oleh seorang yang melakukan pelanggaran hukum. Kami butuh pemimpin yang memiliki moralitas," kata Sunarko saat dihubungi Tempo pada Senin, 28 April 2025.
Pelanggaran yang dimaksud, dia menjelaskan, adalah saat Gibran maju mencalonkan diri sebagai wakil presiden untuk mendampingi Prabowo di pilpres 2024. Kala itu, Gibran tak memenuhi syarat batas usia calon presiden atau wakil presiden yang mengatur batas minimal 40 tahun.
Namun, seorang mahasiswa asal Surakarta bernama Almas Tsaqibbiru mengajukan gugatan uji materi Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Ia menggugat Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang mengatur syarat batas usia minimal calon.
Putusan Mahkamah pada perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengabulkan gugatan Almas. Walhasil, Gibran dapat melenggang menjadi wakil presiden karena putusan itu tak lagi mewajibkan calon presiden atau wakilnya berusia minimal 40 tahun, tapi cukup memiliki pengalaman sebagai kepala daerah.
Tanggapan Golkar atas Tuntutan Forum Purnawirawan TNI Memakzulkan Gibran
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan pemerintah harus menanggapi serius tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang meminta Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan.
Menurut Doli, delapan butir tuntutan purnawirawan TNI telah didiskusikan oleh tokoh-tokoh senior. Apalagi salah satunya adalah mantan wakil presiden, Try Sutrisno. “Saya yakin apa yang mereka lakukan itu dengan niat baik membantu Pak Prabowo menyukseskan pemerintahan,” kata Doli di Kompleks Parlemen DPR RI, Jakarta, 29 April 2025.
Namun khusus poin kedelapan atau ihwal pergantian wakil presiden, Doli mengingatkan bahwa ada mekanisme pergantian seperti tertera dalam Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga, kata Doli, harus jelas alasan pergantian, misalnya berhalangan tetap, alasan hukum, atau alasan administratif. Ia mengatakan sampai saat ini belum ditemukan alasan pergantian wakil presiden.
“Apakah melanggar Konstitusi sekarang setelah menjabat wapres? Enggak ketemu. Kinerja? Selama ini saya kira apa yang ditugaskan presiden selama dia jadi wapres, saya kira berjalan baik. Terus apalagi? Enggak ada. Sakit? Dia sehat. Nah, jadi belum ketemu alasannya,” katanya.
Doli mengatakan menggunakan pelanggaran konstitusi juga masih diperdebatkan. Ia mengatakan Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan bahwa Presiden Prabowo dan Wapres Gibran satu paket.
“Jadi saya kira kita tidak usah ke belakang, toh, sudah punya legitimasi politik dan sosial, masyarakat sudah memilih, menanggapi sekitar 60 persen, sudah sangat legitimate. Kita lihat ke depan. Kita lihat ke aturan yang sudah kita punya. Kalau dia melanggar, diuji di DPR, di MK, di mana pelanggaran konstitusinya,” ujarnya.
Politikus PDIP Minta Prabowo Tanggapi Serius Permintaan Copot Gibran
Ketua Bidang Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Komarudin Watubun mengatakan Presiden Prabowo harus serius menanggapi permintaan Forum Purnawirawan Prajurit TNI untuk mengganti Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden.
Menurut Komarudin, permintaan itu bukan berasal dari relawan, tetapi dari purnawirawan yang tidak sembarangan. Sehingga kepala negara harus menaruh perhatian terhadap permintaan ini.
“Usulan purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh presiden karena itu purnawirawan yang bukan kelas abal-abal,” kata Komarudin di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, 28 April 2025.
Bahkan, kata Komarudin, mantan Panglima ABRI dan Wakil Presiden Try Sutrisno juga menjadi bagian dari pihak yang mengusulkan pencopotan Gibran.
“Jadi kalau mereka mengusulkan itu pasti mempertimbangkan kondisi bangsa saat ini dan ke depan, geopolitiknya, beban-beban tanggung jawab seorang wapres dalam menangani masalah-masalah Indonesia,” ucapnya.
Rommy PPP: Sebagai Sebuah Usulan Kita Hargai
Ketua Majelis Pertimbangan DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Rommy mengatakan Forum Purnawirawan TNI memiliki hak untuk menyampaikan pandangannya ihwal permintaan penggantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Namun, kata dia, dalam sistem tata negara ada prosedur yang harus ditaati.
"Tentu mekanisme ketatanegaraan juga memiliki prosedurnya sendiri. Sebagai sebuah usulan kita hargai," kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat, 25 April 2025.
Ketimbang fokus pada masalah pergantian wapres dan reshuffle, Rommy menyarankan untuk fokus mengatasi sejumlah masalah ekonomi yang sedang melanda Indonesia. Sejumlah masalah itu di antaranya ramalan perlambatan ekonomi dunia dan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
"Sebaiknya kesampingkan aneka perbedaan dan akhiri seluruh pertikaian. Mari diberikan dukungan penuh kepada pemerintahan ini dengan mengatasi problem kolektif yang dihadapi seluruh bangsa dunia," kata dia.
Ketua MPR Sebut Prabowo-Gibran Sudah Satu Paket
Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan Prabowo-Gibran merupakan satu paket presiden dan wapres yang telah dipilih melalui tahapan pilpres 2024 hingga pelantikannya. Sehingga kemenangan Prabowo-Gibran ialah sah secara konstitusional.
Muzani menyatakan meski hasil pilpres 2024 sempat digugat, Mahkamah Konstitusi pun menyatakan kemenangan pasangan calon dari Koalisi Indonesia Maju tidak ada masalah.
“Maka pada 20 Oktober 2024, atas keputusan tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat mengadakan prosesi pelantikan. Itu adalah prosesi pelantikan presiden dan wakil presiden hasil pemilihan umum 14 Februari 2024. Jadi Prabowo adalah presiden yang sah, Gibran adalah wakil presiden yang sah,” ucap Muzani, pada Jumat, 25 April 2025.
Kendati demikian, ihwal apakah tuntutan mengenai pencopotan Gibran dari jabatan wapres itu bisa mengganggu soliditas maupun jalannya pemerintahan, Muzani kembali menyebut dirinya belum mempelajari detailnya. “Saya tidak tahu bagaimana karena saya belum mempelajari,” ucap Sekretaris Jenderal Partai Gerindra itu.
Andi Adam Faturahman, Eka Yudha Saputra, dan Hendrik Yaputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini
Pilihan editor: Syarat Pengajuan Pemutihan Ijazah bagi Warga Jakarta