Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menerima hadiah revolver khusus bermunisi tajam dari Presiden Turki Erdogan. Pistol tersebut terpaksa ditinggal di Turki.(AFP)
PERDANA Menteri Inggris, Sir Keir Starmer, menerima hadiah unik berupa sebuah pistol revolver personal yang dilengkapi amunisi tajam dari Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan. Cendera mata tersebut diberikan di sela-sela gelaran KTT NATO yang berlangsung di Ankara, Turki.
Senjata api yang diukir khusus dengan nama sang perdana menteri tersebut merupakan bagian dari rangkaian hadiah serupa yang diserahkan Erdogan kepada setiap pemimpin negara yang menghadiri acara tersebut.
Meski demikian, revolver milik Sir Keir tersebut tidak ikut dibawa pulang ke Inggris dan saat ini masih disimpan pejabat Inggris di Turki. Senjata itu rencananya akan dinonaktifkan terlebih dahulu (decommissioned) sebelum dikirim ke Inggris, sehingga nantinya tidak lagi dapat menembakkan peluru tajam.
Meskipun Presiden Erdogan telah memberikan dispensasi kontrol ekspor untuk hadiah tersebut, regulasi di Inggris melarang keras impor senjata api berpeluru tajam ilegal, sehingga pistol tersebut terpaksa ditinggalkan di Turki. Hingga saat ini, pihak Downing Street belum merilis foto dari dokumen atau wujud revolver tersebut.
Di luar momentum pemberian hadiah tersebut, Sir Keir memanfaatkan KTT untuk menandatangani perjanjian pertahanan dengan Erdogan. Kesepakatan ini akan membuka jalan bagi kerja sama pembagian intelijen yang lebih erat antara kedua negara.
Berbicara setelah penutupan KTT, Sir Keir menyatakan keyakinannya aliansi NATO kini menjadi jauh lebih kuat dan bersatu setelah pertemuan besar tersebut. "Ini telah menjadi KTT yang baik. Kami mencapai apa yang ingin kami capai, yaitu persatuan.
Sangat penting bagi kita untuk memiliki hal itu, terutama dengan konflik yang sedang berlangsung di Ukraina dan konflik di Iran," tambahnya.
KTT NATO di Ankara ini sekaligus menjadi acara internasional besar terakhir bagi Sir Keir Starmer, setelah dirinya resmi mengumumkan pengunduran diri dari jabatan Perdana Menteri Inggris pada bulan lalu. (BBC/Z-2)

















































