2 weeks ago
14
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.(Dok. Antara)
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) menggelar Konferensi Nasional Kusta 2026 bertema "Percepatan Eliminasi Kusta: Komitmen Indonesia, Kolaborasi Global" yang digelar di Jakarta, Jumat (10/7).
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa kusta merupakan penyakit infeksi akibat bakteri yang dapat disembuhkan dengan obat yang tersedia secara gratis di fasilitas pelayanan kesehatan. Menurutnya, tantangan terbesar saat ini bukan terletak pada pengobatan, melainkan masih banyaknya penderita yang belum teridentifikasi hingga akhirnya mengalami kecacatan.
"Strateginya cuma satu, temukan sebanyak-banyaknya. Begitu ditemukan langsung diberikan pengobatan. Sekali mulai minum obat, pasien sudah tidak lagi menularkan penyakit. Karena itu jangan takut menemukan kasus, justru semakin banyak ditemukan semakin banyak yang bisa disembuhkan dan penularannya dihentikan," kata Menkes.
Budi mengungkapkan, Indonesia setiap tahun mencatat sekitar 14 ribu hingga 15 ribu kasus baru kusta. Namun, angka tersebut diyakini belum mencerminkan jumlah penderita yang sebenarnya di tengah masyarakat. Kemenkes akan mendorong puskesmas untuk lebih aktif melakukan pelacakan kasus, termasuk memberikan apresiasi kepada puskesmas dengan penemuan kasus terbanyak sebagai motivasi percepatan eliminasi.
Gerakan Lintas Sektor dan Peran Daerah
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menilai upaya menghapus kusta tidak bisa hanya dibebankan kepada sektor kesehatan. Ia menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah sebagai ujung tombak pelayanan.
"Penanganan kusta harus menjadi gerakan lintas sektor. Edukasi, komunikasi, sekolah, organisasi keagamaan, hingga dunia usaha harus bergerak bersama menghapus stigma dan mempercepat deteksi serta pengobatan," ujar Pratikno. Ia mengingatkan bahwa Indonesia masih termasuk negara dengan beban kasus kusta tertinggi di dunia, sehingga eliminasi kusta harus menjadi prioritas pembangunan daerah.
Senada dengan itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan bahwa kepemimpinan kepala daerah menjadi faktor kunci. Komitmen pemerintah daerah akan menentukan masuknya isu kusta ke dalam perencanaan pembangunan dan dukungan anggaran.
"Kepala daerah harus memiliki political will yang kuat. Kami juga sedang menyiapkan insentif bagi daerah yang menunjukkan kinerja terbaik dalam program kesehatan, termasuk pengendalian kusta dan tuberkulosis," ujar Tito.
Dukungan Global dan Penghapusan Stigma
Honorary Chair The Nippon Foundation sekaligus WHO Goodwill Ambassador for Leprosy Elimination, Yohei Sasakawa, mengapresiasi penyelenggaraan konferensi nasional pertama mengenai kusta di Indonesia dalam lebih dari lima dekade ini. Menurutnya, strategi penemuan kasus aktif yang dilakukan Indonesia merupakan pendekatan yang tepat.
"Peningkatan jumlah kasus yang ditemukan bukan berarti program gagal. Justru itu menunjukkan penemuan kasus aktif berjalan baik sehingga pasien dapat segera diobati," kata Sasakawa. Ia menambahkan bahwa eliminasi kusta juga harus diukur dari kemampuan menghapus stigma dan diskriminasi terhadap penyintas.
Suara penyintas turut mewarnai konferensi tersebut melalui Syamsul, yang membagikan pengalamannya menghadapi diskriminasi sejak dini. Ia berharap tidak ada lagi penyintas yang kehilangan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan akibat stigma.
"Kami bukan hanya objek bantuan. Kami juga ingin menjadi subjek pembangunan, memiliki kesempatan bekerja, berkarya, dan berkontribusi bagi Indonesia," tegas Syamsul.
Melalui konferensi ini, Kemenkes bersama berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan mitra pembangunan memperkuat sinergi untuk mewujudkan target eliminasi kusta di Indonesia melalui pengobatan tuntas dan penghapusan stigma sosial. (H-3)
