Pengamat Soroti Tarik-Menarik Kepentingan dalam Polemik Purbaya dan Obligasi Pemprov DKI

ilustrasi obligasi Pemprov DKI.(MI)

DIREKTUR Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Arman Suparman menduga polemik rencana penerbitan obligasi daerah oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pemerintah pusat memiliki sinyal kepentingan politik.

“Kalau kita bawa ke kacamata kepentingan politik, ini juga mungkin karena pemerintah pusat melalui Danantara sedang giat-giatnya mendorong hal-hal skema pembiayaan (obligasi) seperti ini,” kata Arman kepada Media Indonesia, Senin (7/9).

Menurut Arman, ada kemungkinan obligasi daerah DKI dianggap sebagai kompetitor bagi program pembiayaan nasional. Namun, anggapan tersebut dinilai tidak cukup menjadi alasan untuk menghambat kewenangan pemerintah daerah.

“Ini mungkin nanti dianggap menjadi kompetitor, katakanlah, bagi pemerintah pusat. Tetapi bagi kami sebetulnya tidak ada alasan kalau dianggap bahwa obligasi daerah DKI menjadi kompetitor program nasional, terutama dari Danantara,” ujarnya.

Arman juga menyinggung kemungkinan polemik tersebut dikaitkan dengan kepentingan politik menuju Pemilu 2029. Meski demikian, dia menegaskan dugaan tersebut harus dibuktikan dan tidak boleh menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah.

“Atau misalnya juga ada pihak-pihak yang melihat bahwa ini berkaitan dengan kepentingan politik menuju 2029. Menurut saya, itu mungkin perlu dibuktikan lebih lanjut,” katanya.

Selain itu, dia mengingatkan penggunaan pertimbangan politik untuk menghambat pembiayaan daerah justru dapat menyimpang dari fungsi pemerintah pusat sebagai pembina dan pengawas pemerintah daerah.

“Namun, kalau misalnya itu dijadikan alasan untuk menghalangi daerah, menurut kami pemerintah pusat sudah tidak sesuai menjalankan perannya sebagai pembina dan pengawas pemerintah daerah,” tegas Arman.

Karena itu, Arman meminta pemerintah pusat memberikan parameter yang jelas dan akuntabel untuk menilai kelayakan penerbitan obligasi DKI, bukan sekadar menyatakan daerah tersebut memiliki cukup uang.

“Menurut kami, yang keluar justru adalah parameter-parameter yang jelas, clear, dan akuntabel yang harus menunjukkan bahwa benar satu daerah seperti DKI Jakarta mampu atau tidak untuk menerbitkan obligasi daerah,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai Pemprov DKI tidak perlu menerbitkan obligasi apabila kondisi keuangannya mencukupi. “Kalau uangnya kebanyakan, buat apa ngutang?” ujar Purbaya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (7/9).

Meski demikian, Purbaya mempersilakan Pemprov DKI menerbitkan obligasi apabila memang diperlukan. “Kalau memang terasa perlu, ya enggak apa-apa, itu kan otonomi sendiri,” katanya. (Dev/P-3)