Pemulihan Pendidikan Pasca-Gempa NTT Sasar Infrastruktur dan Psikososial

ilustrasi(Antara)

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus memastikan layanan pendidikan bagi anak-anak terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) tetap berjalan. Pemulihan tidak hanya menyasar infrastruktur fisik, tetapi juga menyentuh aspek psikologis warga sekolah.

Direktur Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK) Kemendikdasmen, Saryadi, mengungkapkan bahwa sebanyak 857 satuan pendidikan dengan total 101.888 peserta didik teridentifikasi membutuhkan pendampingan psikososial pascabencana.

"Pemulihan anak-anak tidak berhenti pada tersedianya ruang kelas. Dukungan psikososial hingga saat ini telah diberikan di 75 sekolah dengan melibatkan sejumlah mitra," ujar Saryadi pada Senin (14/9).

Pelatihan Fasilitator dan Dukungan Psikososial

Untuk memperluas jangkauan, Kemendikdasmen akan menggelar pelatihan bagi 120 fasilitator nasional dan 1.700 fasilitator daerah. Program ini ditargetkan mampu menjangkau sekitar 51.000 pendidik dan tenaga kependidikan di tujuh kabupaten terdampak.

Dalam pelaksanaannya, kementerian menggandeng berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi dan Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi). Fokus utama pelatihan meliputi:

• Dukungan psikososial bagi siswa dan guru.
• Pemulihan proses pembelajaran pascabencana.
• Penyediaan kelas darurat dan perlengkapan sekolah.

Rehabilitasi Fisik Tahap Pertama Senilai Rp50 Miliar

Selain aspek psikologis, pemerintah mulai menyalurkan bantuan rehabilitasi fisik. Pada tahap pertama, dana sebesar Rp50 miliar dialokasikan untuk 187 satuan pendidikan yang mengalami kerusakan.

Rincian penyaluran bantuan tahap pertama meliputi:

Jenjang Pendidikan Jumlah Satuan Total Bantuan

PAUD	140 Sekolah	Rp500 Juta per sekolah
SLB	5 Sekolah	Rp6,45 Miliar
PKBM & SKB	3 Lembaga	Rp1 Miliar
SMK	39 Sekolah	Rp42,2 Miliar

Untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, Kemendikdasmen tengah menyelesaikan proses verifikasi dan validasi kebutuhan sebelum menentukan tahapan penyaluran berikutnya.

Transisi Menuju Rekonstruksi Permanen

Saryadi menegaskan komitmen pemerintah untuk mendampingi sekolah dalam masa transisi dari kondisi darurat menuju rehabilitasi permanen. Hal ini termasuk meninjau kembali program rehabilitasi tahun 2026 yang sudah berjalan agar sesuai dengan kondisi terbaru pascagempa.

"Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk bergotong royong memastikan hak pendidikan bagi anak-anak Flores tetap terpenuhi sekalipun kondisinya sulit," pungkasnya. (E-3)