2 weeks ago
14
ilustrasi(MI)
Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dinilai perlu dibarengi dengan reformasi sistem agar praktik serupa tidak terus berulang. Selain mengusut pelaku hingga tuntas, pembenahan tata kelola dan penutupan celah yang memungkinkan terjadinya korupsi disebut menjadi faktor penting dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Pengamat komunikasi politik dan kebijakan publik Nyarwi Ahmad menyatakan dukungannya terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri dalam menangani dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Upaya mengungkap praktik korupsi, menelusuri aliran dana, serta mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat merupakan bagian penting dari penegakan hukum yang patut diapresiasi.
"Upaya Kortas Tipikor Polri dalam mengusut tuntas kasus korupsi dan TPPU harus didukung penuh. Penegakan hukum yang tegas sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik," ujar Nyarwi.
Meski demikian, ia menilai pemberantasan korupsi tidak cukup hanya berfokus pada penindakan terhadap pelaku. Perbaikan sistem dan tata kelola yang masih membuka peluang terjadinya penyimpangan juga harus menjadi perhatian. Menurutnya, tanpa pembenahan yang menyeluruh, praktik korupsi berpotensi terus berulang meskipun pelaku telah diproses secara hukum.
"Ketegasan Kortas Tipikor Polri harus menjadi momentum untuk memperbaiki sistem agar praktik korupsi tidak terus berulang," tegasnya.
Ia menambahkan, penegakan hukum yang dijalankan secara profesional, transparan, dan tidak pandang bulu akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum sekaligus menjaga optimisme publik, khususnya generasi muda, terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
