Pelajaran dari Ningxia

SEBUAH kehormatan. Sino-Nusantara Institute, satu-satunya think-tank dari Indonesia, yang fokus pada isu Indonesia-Tiongkok dan yang relevan diundang otoritas pusat IDCPC RRT dalam seminar internasional bertajuk China, from Theory and Practice in Alleviation Poverty pada 8-9 Juli 2026 di Yinchuan, ibu kota Wilayah Otonomi Khusus Ningxia Hui. Bersama ratusan peserta dalam satu forum dengan 35 negara untuk melihat dan belajar bersama bagaimana Tiongkok memberantas kemiskinan ekstrem yang sukses pada 2020.

Fokus utama program pengentasan kemiskinan Tiongkok menyasar standar perdesaan, memastikan kecukupan pangan, pakaian, serta akses layanan dasar pendidikan dan kesehatan. Untuk dukungan infrastruktur, pemerintah menginvestasikan triliunan yuan untuk merelokasi warga dari daerah terpencil serta membangun jalan dan perumahan. Menurut catatan Kementerian Luar Negeri Tiongkok, langkah ini berkontribusi lebih dari 70% terhadap upaya pengentasan kemiskinan global.

Kesuksesan Tiongkok mengeluarkan lebih dari 800 juta penduduk dari kemiskinan ekstrem diakui dunia dan PBB. Ini pencapaian pengentasan kemiskinan terbesar dalam sejarah manusia. Karena itu, forum di Yinchuan ini penting. Bukan untuk meniru, melainkan untuk belajar metode.

Bagi penulis, ini bukan kunjungan pertama ke Tiongkok. Lebih dari 10 tahun penulis keluar-masuk Tiongkok. Dari Shanghai dan Shenzhen di timur, hingga Gansu dan Ningxia di barat. Dari gedung pencakar langit hingga desa pinggiran yang dulu hanya tanah dan debu. Sepuluh tahun lalu, banyak desa di Ningxia dan Gansu masih miskin. Hari ini ada e-commerce desa, PLTS di gurun, dan rumah layak huni. Mengunjungi langsung wilayah Gansu dan Ningxia, daerah barat Tiongkok yang terkenal dengan kondisi alamnya yang ekstrem. Pada era keemasan Jalur Sutra ratusan tahun lalu, wilayah ini menjadi salah satu jalur penting dari wilayah barat ke Tiongkok dan sebaliknya.

Dari pengalaman itu dan forum di Yinchuan, ada pelajaran penting untuk Indonesia yang menargetkan 0% kemiskinan ekstrem pada 2026.

KONDISI RIIL KEMISKINAN DI INDONESIA

Berdasarkan data BPS September 2024, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 24,06 juta orang atau 8,57%. Dari jumlah itu, kemiskinan ekstrem--mereka yang pengeluarannya di bawah Rp14.525/kapita/hari--tercatat 4,12 juta orang atau 1,47%. Ini turun signifikan dari 2,06% pada Maret 2024. Namun, tantangan masih besar. Data Kemensos menunjukkan masih ada 9,9 juta keluarga penerima manfaat PKH dan 18,8 juta KPM BPNT yang harus terus dijaga agar tidak kembali miskin.

Target pemerintah jelas. Dalam RPJMN 2025-2029, Presiden Prabowo menargetkan 0% kemiskinan ekstrem pada 2026 dan kemiskinan total turun ke 4,5%-5% pada 2029. Ini bukan target mudah. Kita butuh kecepatan, presisi, dan keberlanjutan.

NEGARA HADIR, TAPI TIDAK MENYERAGAMKAN

Tiongkok di bawah Xi Jinping punya pemikiran ‘Sosialisme Berkarakteristik China di Era Baru’. Intinya: negara hadir kuat, terencana, dan ‘tidak ada yang tertinggal’. Indonesia punya Pancasila. Sila ke-5 ‘Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia’ adalah roh PKH, BPNT, Makan Bergizi Gratis (MBG).

Selama 10 tahun saya lihat kuncinya sama. Negara tidak boleh absen. Tapi juga tidak boleh menyamaratakan. Alatnya berbeda. Tujuannya sama. Tugas kita bukan meniru. Tapi menyerap metode, lalu adaptasi dengan musyawarah dan gotong royong.

KECEPATAN, KARAKTER DAERAH, DAN UJI COBA

Pada 1970-an Tiongkok sangat miskin. PDB per kapitanya US$110. Pada 1978 reformasi dimulai. Sepanjang 2013-2020 adalah ‘serangan terakhir’: 98,99 juta orang keluar dari kemiskinan dalam 8 tahun. Kecepatan ini terasa di 5 tahun terakhir. Jalan tol menembus gunung. Internet masuk desa. Tapi kecepatan itu tidak seragam. Barat dan timur Tiongkok beda. Timur seperti Shanghai dan Zhejiang: industri, pelabuhan, ekspor. Barat seperti Gansu dan Ningxia: kering, pegunungan, rawan bencana, banyak etnis minoritas. Karena itu, kebijakannya beda.

Di Gansu, masalahnya tanah tandus. Jawabannya: relokasi ekologis massal, penghijauan gurun, pengairan, PLTS dan PLTB di gurun. Ratusan ribu warga pindah ke kota baru. Lahan tandus jadi pembangkit listrik terbesar. Di Ningxia, tantangan etnis Hui, yang terkenal etnis terbanyak pemeluk Islam di Tiongkok, adalah wilayah dengan lahan kering. Jawabannya: industri halal, e-commerce Goji Berry, irigasi hemat air.

Lalu ada kebijakan Dongxibu Xiezuo - Kerja Sama Timur-Barat, sejak 1996, atau sekarang berjalan selama 30 tahun. Provinsi atau kota besar kaya di timur 'membantu' provinsi atau daerah kabupaten miskin di barat. Tianjin bantu Gansu. Fujian bantu Ningxia, dan lainnya. Kirim pendampingan, dana, guru, dokter, tapi disesuaikan karakter lokal.

Satu hal lagi: pilot project. Setiap kebijakan baru diuji dulu di 1-2 kabupaten. Dievaluasi. Kalau berhasil, baru direplikasi nasional. Tidak langsung ke 1,4 miliar orang.

5 HAL YANG BISA KITA ADAPTASI

Pertama, data presisi. Sejak 2013 Tiongkok punya database nasional. Setiap KK miskin punya 'kartu identitas'. Tercatat penyebab miskin, bantuan apa, siapa penanggung jawab. Update data tiap bulan. Tidak ada 'siram rata'. Indonesia sudah mulai lewat Regsosek 2022 dan DTKS. Tapi integrasi real-time dan update bulanan seperti di Tiongkok masih harus dikejar.

Kedua, One Click System. Setelah 2020, Tiongkok buat jaring pengaman. Namanya ‘Sistem Satu Klik’. Jika ada keluarga sakit berat, PHK, atau gagal panen, cukup ‘klik’ lapor. Tujuh hari tim verifikasi datang. Jika layak, bantuan darurat, medis, atau pelatihan langsung cair.

Saya lihat sistem ini di Gansu. Tujuannya jelas: cegah ‘kembali miskin’. Menjaga hasil 8 tahun kerja agar tidak hilang karena satu guncangan. Indonesia butuh ini untuk lindungi 9,9 juta KPM PKH dan 18,8 juta KPM BPNT agar tidak jatuh lagi saat ada guncangan ekonomi.

Ketiga, sesuai karakter wilayah. Tidak ada resep tunggal. Gansu: energi baru + relokasi + wisata gurun. Ningxia: industri halal + pertanian presisi + e-commerce. Guizhou: data center + pariwisata. Semua diputuskan lewat data dan musyawarah desa. Ini relevan untuk kita. Data BPS menunjukkan kemiskinan tertinggi ada di Papua (24,83%), NTT (19,02%), dan Maluku (15,92%). Jelas Papua beda dengan NTT. NTT beda dengan Kalimantan. Kebijakan harus lahir dari bawah.

Keempat, peran masyarakat. Keberhasilan Tiongok bukan hanya negara. Jutaan kader partai ‘turun gunung’ tinggal di desa 3-5 tahun. Tapi masyarakat juga dilibatkan. Ada Dewan Pengawas Desa. Ada yang kelola e-commerce. Di desa pinggiran Ningxia, ibu-ibu PKK jadi admin toko online dan bekerja di industri berbasis lokal yang bekerja sama antara petani, peternakan, dan pengusaha. Dijual secara real-time di platform online dan menyuplai daerah lain yang bekerja sama dalam timur-barat. Tanpa pelibatan warga, program sebesar apa pun bakal gagal.

Kelima, berkelanjutan dan antikorupsi. Ini kuncinya. Program kemiskinan di Tiongkok punya peta jalan 5 dan 10 tahun yang mengikat. Tidak berubah meski ganti pemimpin. Konsisten lintas periode.

Ada 3 penjaga:

1. Target mengikat. Bupati gagal capai target, dicopot.

2. Pengawasan digital. Semua dana bisa dilacak real-time.

3. Sanksi tegas. Korupsi dana kemiskinan dihukum berat. Tanpa kompromi. Karena itu, hasilnya berkelanjutan.

GERAK BERSAMA: PEMERINTAH, MASYARAKAT, DAN AKADEMIK 

Satu pelajaran terpenting dari Tiongkok: ‘gerak bersama’. Di sana, pengentasan kemiskinan bukan kerja satu kementerian. Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, sampai desa bergerak satu komando. Tidak jalan sendiri. Mereka menggandeng masyarakat, NGO, tokoh masyarakat, dan dunia akademik. Data dan sains jadi dasar. Universitas ditugasi riset: tanaman apa yang cocok di tanah Gansu, model e-commerce apa yang laku di Ningxia. Hasil riset langsung jadi kebijakan. Kader partai, NGO, dan tokoh masyarakat jadi jembatan. Mereka yang mengawasi, menyalurkan, sekaligus mengedukasi warga agar tidak tergantung bantuan.

Di Indonesia kita punya modal yang sama. Bahkan lebih kuat. Pemerintah pusat buat peta jalan dan anggaran. Pemerintah daerah yang paham karakter wilayah jadi eksekutor. Pemerintah desa dengan Dana Desa Rp71 triliun tahun 2025 jadi garda depan. NGO dan tokoh masyarakat jadi pengawas dan pendamping. Kampus dan peneliti berbasis data dan sains, buat kebijakan agar tidak trial-error. Tanpa kolaborasi ini, program sebesar apa pun akan jalan di tempat. Dengan kolaborasi ini, 0% kemiskinan bukan mimpi.

JALAN INDONESIA: BAGAIMANA KITA ADAPTASI?

Satu: Membangun ‘Sistem Satu Klik’ versi Indonesia. Menyatukan Regsosek, DTKS, Aduan Dinsos, Call Center 171. Lapor via HP. Verifikasi 7 hari. Bantuan cair. Ini negara hadir cepat. Sesuai sila ke-5.

Dua: Kebijakan sesuai karakter 3T + pilot project. Setop pendekatan seragam. Papua Pegunungan: seperti Gansu. Fokus infrastruktur, kesehatan, relokasi dari rawan bencana. NTT: seperti Ningxia. Fokus air, lahan kering, surya, industri halal. Uji coba. Evaluasi. Kalau berhasil, replikasi ke 10 ribu desa.

Tiga: Gerakkan ekosistem. Libatkan PKK, karang taruna, BUMDes, pesantren, NGO, dan kampus. Bentuk ‘Tim Percepatan Kemiskinan’ di tiap kabupaten. Isinya pejabat, akademisi, tokoh masyarakat, dan LSM. Kordinasi, evaluasi berbasis data.

Empat: Peta jalan yang mengikat. Ini PR kita. Buat peta jalan kemiskinan 2025-2045. Jadi kontrak politik nasional. Target dan anggaran jelas. Tidak boleh diubah tiap ganti menteri. Bangun sistem pengawasan: BPK, KPK, Ombudsman, dan masyarakat. Lacak dana sampai desa. Tegakkan hukum untuk setiap penyalahgunaan. Kemiskinan tidak akan selesai jika dananya bocor di tengah.

Lebih dari 10 tahun keluar masuk Tiongkok mengajarkan saya: pembangunan tidak instan, tapi bisa cepat jika ada arah, data, komitmen, dan keberlanjutan. Tiongkok berangkat dari 1970 yang miskin. Kita berangkat dari Pancasila. Gabungkan kecepatan dan presisi dari Tiongkok. Karena kemajuan bangsa bukan diukur dari gedung tertinggi, tapi dari apakah anak di pedalaman bisa sekolah, ibu bisa berobat, dan tidak ada lagi yang jatuh ke kemiskinan. Semoga.