TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengoperasikan secara bertahap fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) Plant di Rorotan, Jakarta Utara, pada Juni 2025. Pengelolaan sampah di RDF Rorotan belum akan mencapai 100 persen kapasitas atau 2.500 ton per hari karena masih ada masalah bau yang dikeluhkan masyarakat sekitar.
"Mudah-mudahan permintaan Pak Menteri untuk dapat dilakukan pengoperasian awal Juni bisa kami laksanakan," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Asep Kuswanto saat ditemui di Bank Sampah Cemara 01 di Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Senin, 19 Mei 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Rencana pengoperasian ini sesuai dengan permintaan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq ketika mengunjungi RDF Rorotan pada hari yang sama. Hanif menilai fasilitas yang ada sudah layak dan siap dioperasikan penuh, hanya perlu dicarikan solusi secepatnya menghilangkan masalah bau menyengat tersebut.
Asep mengatakan masalah bau sampah yang meluas dari RDF Rorotan sudah menjadi perhatian kontraktor Wika-Jakon yang tergabung dalam Kerjasama Operasi (KSO). Maka dari itu perlu ada pemasangan perlengkapan tambahan dalam fasilitas RDF untuk menghilangkan bau dan polusi yang timbul.
Persoalannya, Asep menambahkan, estimasi waktu dari kontraktor untuk memenuhi perlengkapan yang dibutuhkan bisa sampai September. Jika sudah memungkinkan, maka bisa dilakukan pengelolaan hingga 2.500 ton per hari.
"Seperti yang disampaikan Pak Menteri, kalau bisa sampah dari masyarakat yang sudah terpilah dengan baik dan tidak punya nilai ekonomis yang kemudian dibawa ke RDF Rorotan," tuturnya menambahkan.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq saat meninjau RDF Plant di Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, 19 Mei 2025. Tempo/M. Faiz Zaki
Sebagaimana diketahui, commissioning telah dilakukan pada Maret lalu dan masyarakat sekitar memprotes pengelola. Masyarakat meminta aktivitas di RDF dihentikan akibat gangguan bau sampah.
Menteri Hanif menyatakan tak ingin menunggu sampai September. Selain karena terlalu lama, ada potensi 2.500 ton sampah per hari yang justru berakhir ke Tempat Pemrosesan Akhir atau TPA Bantargebang di Kota Bekasi. Jika RDF bisa beroperasi, maka timbulan sampah itu bisa dicegah berakhir di TPA.
"Tidak boleh ditunda-tunda lagi operasional RDF, setiap satu hari tertunda ada 2.500 ton sampah yang kemudian menjadi sumber penyakit yang dipindahkam ke Bantargebang," ujarnya.
Hanif mengingatkan agar Dinas Lingkungan Hidup Jakarta membuat sosialisasi pentingnya operasional itu. Dia mencontohkan langsung dengan sosialisasi operasional RDF Rorotan kepada masyarakat saat berkunjung ke Bank Sampah Cemara 01 di Kelurahan Tugu Utara, Jakarta Utara.
