Merespons Tarif Impor AS yang Baru, Prabowo Siap Berunding dengan AS

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah Indonesia siap berunding dengan Amerika Serikat soal pemberlakuan tarif impor AS baru sebesar 32 persen terhadap produk asal Indonesia. Kebijakan tarif yang diumumkan oleh Presiden AS Donald J. Trump pada 2 April lalu dijadwalkan mulai berlaku besok, 9 April 2025.

Dalam pidatonya di acara panen raya di Majalengka, Jawa Barat, Prabowo menegaskan pentingnya menjaga hubungan bilateral yang sehat antara Indonesia dan Amerika Serikat, terutama di tengah tantangan global akibat perang dagang. "Kita akan menyampaikan kita ingin hubungan yang baik, hubungan yang adil, hubungan yang setara, resiprokal. Jadi, apa yang mereka minta masuk akal, wajib kita hormati,” kata Prabowo dalam pidatonya pada Senin, 7 April 2025.

Menurut Prabowo, pemimpin-pemimpin Amerika Serikat tentu mementingkan kepentingan rakyat mereka. Tetapi ia percaya Indonesia memiliki kekuatan untuk menghadapi tantangan perang dagang.

Kursi Dubes RI di AS Masih Kosong
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengirimkan tim lobi tingkat tinggi ke Washington DC untuk membuka ruang negosiasi dengan pemerintahan AS. Namun, negosiasi ini diakui tidak mudah karena kursi Duta Besar RI untuk AS telah kosong sejak Juli 2023, setelah Rosan Roeslani ditarik pulang dan kini menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi.

“Pemerintah mengirimkan tim lobi tingkat tinggi untuk bernegosiasi dengan pemerintah US (United States),” kata Hasan Nasbi dalam keterangan tertulis pada Jumat, 4 April 2025. 

Anggota DPR dari Komisi Luar Negeri, Tubagus Hasanuddin, meminta pemerintah segera menunjuk pengganti Dubes RI untuk AS agar komunikasi diplomatik berjalan efektif. “Hemat saya, ini tidak bagus. Makanya, harus segera dipilih figur untuk mengisi kekosongan ini,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno Laksono juga menegaskan bahwa AS tetap merupakan mitra penting Indonesia dalam berbagai sektor. Penarikan Rosan dari pos dubes tidak mencerminkan menurunnya kepentingan hubungan bilateral.

"Ditarik karena ada tugas yang lebih penting untuk dilakukan di Indonesia. Namun, sekali lagi, bukan karena Amerika dianggap tidak penting," kata Dave melalui pesan singkat, Senin, 7 April 2025.  

Respons Kabinet Merah Putih
Menanggapi kebijakan tarif Trump, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk melakukan langkah-langkah strategis, termasuk penyederhanaan dan penghapusan regulasi yang menghambat perdagangan internasional, terutama Non-Tariff Measures (NTMs).

“Hal ini juga sejalan dalam upaya meningkatkan daya saing, menjaga kepercayaan pelaku pasar dan menarik investasi untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi,” ungkap Airlangga dalam pernyataan tertulis, Kamis, 3 April 2025.

Tim lintas kementerian dan lembaga disebut telah berkoordinasi secara intensif untuk persiapan menghadapi tarif resiprokal AS. Koordinasi dilakukan beserta perwakilan Indonesia di AS dan para pelaku usaha nasional. "Pemerintah akan terus melakukan komunikasi dengan Pemerintah AS dalam berbagai tingkatan, termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC,” ucap Airlangga.

Dampak Tarif Trump terhadap Ekspor RI
Tarif impor AS sebesar 32 persen yang dikenakan terhadap Indonesia dianggap berpotensi mengganggu ekspor berbagai produk unggulan seperti elektronik, tekstil, alas kaki, minyak kelapa sawit, karet, furnitur, serta produk perikanan laut. Pemerintah saat ini tengah menghitung potensi dampak tarif tersebut terhadap sektor-sektor strategis dan ekonomi nasional secara keseluruhan.

Selain itu, AS juga menyoroti kebijakan Indonesia yang mewajibkan parkir Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam senilai US$250 ribu atau lebih di dalam negeri, serta tingginya tarif etanol, sebagai alasan penerapan kebijakan tarif baru tersebut.

Airlangga menegaskan bahwa pemerintah bersama Bank Indonesia akan menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah serta memastikan ketersediaan likuiditas valas. "Bersama Bank Indonesia, Pemerintah Indonesia juga terus menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan memastikan likuiditas valas tetap terjaga agar tetap mendukung kebutuhan pelaku dunia usaha serta memelihara stabilitas ekonomi secara keseluruhan," katanya.

Eka Yudha Saputra dan Ilona Estherina turut berkontribusi dalam penulisan artikel ini. 

Pilihan editor: