2 weeks ago
12
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago (kanan)(. ANTARA FOTO/Irwansyah Putra/YU)
MENTERI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Djamari Chaniago mendukung proses penegakan hukum dan memastikan setiap penanganan perkara dilaksanakan secara profesional, independen, transparan, dan sesuai dengan ketentuan undang-undang.
Sebelumnya, diberitakan bahwa Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan Polri di sejumlah lokasi termasuk rumah milik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah di Sentul, Bogor, Rabu (9/7).
"Yang terus kita jaga adalah sinergi dan koordinasi antarinstansi. Komunikasi harus terus dibangun guna mencegah potensi kesalahpahaman. Pada dasarnya, Polri, Kejaksaan Agung, maupun institusi penegak hukum lainnya memiliki tujuan yang sama, yaitu menegakkan hukum yang berkeadilan, termasuk dalam pemberantasan korupsi. Setiap institusi memiliki tugas dan kewenangan yang diatur oleh undang-undang. Karena itu, sinergi dan koordinasi harus terus diperkuat agar tujuan bersama tersebut dapat tercapai secara lebih efektif," tegas Menko Polkam.
Menko Polkam juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh spekulasi maupun konstruksi narasi.
"Masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpancing oleh berbagai konstruksi narasi yang tidak berdasar. Percayakan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum yang saat ini bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujarnya.
Lebih lanjut, Menko Polkam menegaskan bahwa proses hukum harus berjalan independen tanpa tekanan maupun intervensi dari pihak mana pun. Pemerintah, kata dia, menghormati mekanisme hukum yang berlaku dan meyakini bahwa seluruh aparat penegak hukum memiliki komitmen yang sama dalam menegakkan keadilan.
Di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap berbagai perkara dugaan korupsi, Menko Polkam mengatakan banyaknya perkara yang berhasil diungkap bukan serta-merta menunjukkan bahwa korupsi semakin meningkat, melainkan semakin kuatnya komitmen negara terkait pembersihan terhadap praktik korupsi.
"Korupsi memang telah lama menjadi tantangan bangsa. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh. Tidak ada ruang bagi siapa pun yang terbukti melanggar hukum. Tanpa memandang asal institusi maupun kedudukannya, setiap pelanggaran akan diproses dan ditindak secara tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," tegasnya.
Menko Polkam mengajak masyarakat mendukung agenda pemberantasan korupsi sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Masyarakat juga diharapkan terus mengedepankan asas praduga tak bersalah dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan memastikan bahwa seluruh kementerian dan lembaga di bawah lingkup koordinasinya akan terus memperkuat sinergi, koordinasi, dan kolaborasi guna mendukung penegakan hukum yang profesional, menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional, serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat. (H-4)
