Mendagri Tito Karnavian Tegur Pemda NTT Terkait Lambatnya Realisasi Anggaran Bencana

21 hours ago 10

Mendagri Tito Karnavian Tegur Pemda NTT Terkait Lambatnya Realisasi Anggaran Bencana

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai lambatnya penyerapan anggaran penanganan bencana di sejumlah pemerintah daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT). Meski Bantuan Presiden (Banpres) senilai total Rp200 miliar telah disalurkan sejak 24 Agustus lalu, realisasi di tingkat kabupaten/kota terpantau masih sangat minim.

Dalam laporannya pada Senin (7/9), Tito mengungkapkan bahwa dari sembilan wilayah penerima bantuan, hanya Pemerintah Provinsi NTT yang menunjukkan progres signifikan. Provinsi NTT telah merealisasikan Rp23,57 miliar atau sekitar 43,23% dari total anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tersedia sebesar Rp54,54 miliar.

Sebaliknya, realisasi di tingkat kabupaten masih memprihatinkan. Kabupaten Sikka menjadi sorotan tajam karena baru membelanjakan Rp368,46 juta (1,75%) dari total ketersediaan dana Rp21,02 miliar. Padahal, Kemendagri telah menerbitkan surat edaran yang mengizinkan mekanisme pengadaan langsung selama masa tanggap darurat untuk mempercepat penanganan di lapangan.

Data Realisasi Anggaran BTT di Nusa Tenggara Timur (Per 7 September 2026)

Wilayah Total Anggaran BTT (Rp) Realisasi (Rp) Persentase (%)

Provinsi NTT	54,54 Miliar	23,57 Miliar	43,23%
Kab. Manggarai	21,88 Miliar	5,99 Miliar	27,37%
Kab. Nagekeo	20,88 Miliar	3,20 Miliar	15,33%
Kab. Ende	21,08 Miliar	1,87 Miliar	8,85%
Kab. Manggarai Timur	20,40 Miliar	1,60 Miliar	7,85%
Kab. Manggarai Barat	27,47 Miliar	1,50 Miliar	5,46%
Kab. Ngada	21,87 Miliar	742,28 Juta	3,39%
Kab. Sikka	21,02 Miliar	368,46 Juta	1,75%
Kab. Flores Timur	21,80 Miliar	0	0%

*Catatan: Flores Timur tidak terdampak langsung namun tetap menerima alokasi Banpres.

Guna mengatasi kendala administratif di daerah, Kemendagri telah menerjunkan empat tim dari Inspektorat Jenderal untuk melakukan pendampingan teknis. Langkah ini diambil agar anggaran segera menyentuh masyarakat di pelosok yang sulit dijangkau oleh pemerintah pusat.

Selain urusan fiskal, Kemendagri melalui Ditjen Dukcapil juga telah mengirimkan enam tim untuk membantu pemulihan dokumen kependudukan warga yang hilang akibat bencana. Hingga saat ini, sekitar 11.000 dokumen telah berhasil diproduksi kembali. Tito juga mengonfirmasi koordinasi dengan Menteri ATR/BPN untuk percepatan penerbitan ulang sertifikat tanah milik warga terdampak.

Read Entire Article