TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan baru ada 64 titik dari total 531 usulan pemerintah daerah yang memenuhi syarat kriteria lahan untuk Sekolah Rakyat.
Tito mengatakan total 351 usulan tersebut berasal dari 24 provinsi dan 298 kabupaten/kota. Namun tidak semuanya memenuhi kriteria, misalnya, luas tanah minimal 5 hektare tanpa ada sengketa lahan disertai kelengkapan infrastruktur seperti jalan, air, listrik, dan akses ke permukiman.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Dari segi lahannya saja, kita mengecek gabungan antara tim Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Pemda, dan dari Kementerian Pekerjaan Umum, baru 64 dari 351 itu yang lahannya di atas 5 hektare,” kata Tito di kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, 20 Mei 2025.
Tito mengatakan dirinya bersama Menteri Sosial dan Menteri Pekerjaan Umum untuk mengadakan rapat dengan pemerintah daerah untuk menjelaskan kriteria Sekolah Rakyat. Sehingga pemerintah daerah tak asal sekadar usul Sekolah Rakyat.
Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan Sekolah Rakyat membutuhkan lahan seluas 8 hektare yang menampung 1.000 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA.
“Di dalam bangunan itu juga nanti ada perumahan guru, tempat olahraga dan sarana-sarana lainnya,” kata pria yang disapa Gus Ipul di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 30 April 2025.
Direktur Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Agus Zainal Arifin menyebut ada 63 lokasi sekolah rakyat yang siap beroperasi per pertengahan Juli 2025. Menurut Agus, pemerintah menargetkan setiap kabupaten/kota memiliki setidaknya satu sekolah rakyat.
Agus menyatakan, dari total 200 sekolah rakyat yang ditargetkan dibangun tahun ini, setengahnya akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Sementara 100 sekolah rakyat akan dibangun dengan pembiayaan swasta dan didukung Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
“Saat ini, per tanggal 12 Mei kemarin, kami catat ada 63 titik yang akan dapat mulai beroperasi pada bulan Juli ini,” kata Agus dalam rapat dengar pendapat bersama panitia kerja pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T) dan daerah marginal Komisi X, di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Senin, 19 Mei 2025.
Agus mengatakan, dari 100 titik lokasi yang direncanakan beroperasi pada 2025, sebanyak 47 lokasi masih dalam tahap survei. Adapun 63 lokasi yang siap menyelenggarakan program sekolah rakyat itu sudah kontrak. Rincian lokasi sekolah rakyat yang siap beroperasi tersebar di Jawa sebanyak 34 titik wilayah, yakni Sumatera sebanyak 13, Sulawesi ada 8 titik, Bali dan Nusa Tenggara sebanyak tiga titik, Kalimantan sejumlah dua titik, Maluku sejumlah dua lokasi, dan Papua satu titik.
Ervana Trikarinaputri berkontribusi dalam penulisan artikel ini
