4 days ago
3
Ilustrasi(MI/ARDI TERISTI)
PENGGUNAAN kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) semakin masif, termasuk di dunia pendidikan perguruan tinggi. Kehadiran AI pun dinilai berpotensi memperkuat ketimpangan global.
Melalui The 6th Australia–Indonesia in Conversation (AIC) 2026, FISIPOL UGM dan The University of Melbourne, penggunaan AI perlu dipahami secara multidisipliner, dengan mempertimbangkan dimensi etika, keadilan sosial, keberlanjutan, serta kepentingan kemanusiaan.
Perwakilan The University of Melbourne Assoc. Prof. Edwin Jurriëns menyampaikan, Artificial Intelligence (AI) tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga menjadi isu sosial, politik, dan kemanusiaan. Pesatnya perkembangan teknologi yang kini memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia.
"Forum ini menempatkan AI tidak semata sebagai persoalan teknologi, melainkan sebagai isu yang berkaitan erat dengan etika, relasi kekuasaan, budaya, politik, dan masa depan kehidupan sosial," imbuh dia dalam konferensi dengan tema "Is AI the Game-Changer? Intelligence Unbound: Ethics, Power, and the Imagination of Life in the Digital Age di Fisipol UGM, Senin (20/7).
Assoc. Prof. Edwin Jurriëns menekankan, tantangan utama saat ini bukan lagi mengenai kemampuan mesin untuk berpikir, melainkan bagaimana masyarakat mampu berpikir kritis terkait dengan perkembangan AI dan menggunakannya secara bertanggung jawab.
"Kita perlu mulai bertanya, sebagai manusia dengan identitas budaya dan relasi sosial yang kita miliki, bagaimana perkembangan AI memengaruhi cara kita bekerja, berinteraksi, dan menjalani kehidupan," terang dia.
Yang menjadi pertanyaan, lanjut dia, bukan hanya bagaimana teknologi berkembang, tetapi juga bagaimana masa depan manusia, relasi antarmanusia, dan posisi kita di tengah perubahan yang berlangsung sangat cepat. Oleh karena itu, kita harus mulai memikirkan di mana posisi kita agar tidak tertinggal dan lebih siap menghadapi transformasi ini.
Perkembangan AI perlu dipahami dalam konteks sejarah relasi kekuasaan, kolonialisme, serta eksploitasi sumber daya alam dan pengetahuan. Menurutnya, tanpa kesadaran ekologis dan etis, AI berpotensi menjadi instrumen baru yang memperkuat ketimpangan global.
"Yang terpenting, kita tidak hanya memahami teknologinya, tetapi juga proses pengambilan keputusan politik dan ekonomi yang berada di balik perkembangan AI," ungkap dia.
Sementara itu, Convener AIC 2026, Syaifa Tania menambahkan bahwa kompleksitas AI menuntut pendekatan interdisipliner. Oleh karena itu, AIC 2026 menghadirkan dua panel utama yang membahas AI dari sudut pandang tata kelola, politik pengetahuan, kreativitas, hingga keberlanjutan kehidupan manusia.
Sementara itu, Prof. Robert Hassan memaparkan bahwa Homo Analogicus adalah identitas sejati kita sebagai manusia, seorang makhluk yang secara alami berkembang melalui proses fisik, usaha yang memakan waktu, dan interaksi yang nyata dengan alam serta sesama, bukan melalui sistem otomatisasi instan yang ditawarkan oleh dunia digital.
Lebih lanjut, perkembangan teknologi digital telah mengubah cara manusia beradaptasi dengan lingkungan. Menurutnya, teknologi tidak lagi sekadar menjadi alat bantu, melainkan telah membentuk cara manusia berpikir, bekerja, hingga memahami realitas sosial.
"Fakta bahwa kita berhenti berevolusi secara fisik ketika menjadi manusia modern adalah karena teknologi telah mengambil alih begitu banyak peran, sehingga kita tidak perlu lagi beradaptasi dengan lingkungan kita," terang dia.
Sebagai penutup, panel kedua menegaskan bahwa masa depan AI tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh kemampuan manusia menjaga imajinasi, kreativitas, dan tanggung jawab etis dalam memanfaatkan teknologi. Dengan demikian, AI diharapkan berkembang sebagai instrumen yang memperkuat kehidupan manusia dan keberlanjutan planet, bukan sekadar meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
Dekan FISIPOL UGM, Dr. Wawan Mas'udi menegaskan bahwa penyelenggaraan AIC 2026 merupakan bagian dari kolaborasi strategis yang telah terjalin lama antara Fisipol UGM dan The University of Melbourne. Kemitraan tersebut mencakup seluruh aspek Tri Dharma Perguruan Tinggi, mulai dari program joint degree, double degree, staff exchange, hingga berbagai riset kolaboratif.
Dr. Wawan Mas’udi juga menjelaskan bahwa inisiatif Australia–Indonesia in Conversation (AIC) lahir pada masa pandemi COVID-19. Saat itu, kedua universitas sepakat membangun sebuah forum akademik internasional yang menempatkan dialog sebagai inti kolaborasi.
Berbeda dengan konferensi akademik pada umumnya, AIC dirancang sebagai ruang conversation yang mempertemukan para pakar untuk saling bertukar pengetahuan, pengalaman, dan perspektif dalam merespons berbagai tantangan global.
Ia juga menekankan bahwa kerja sama kedua institusi turut berkontribusi pada penguatan jejaring akademik global melalui Global Humanities Alliance (GHA), konsorsium delapan universitas dunia yang mendorong pengembangan kajian humaniora, ilmu sosial, hak asasi manusia, serta dekolonisasi pengetahuan. (H-2)
