TEMPO.CO, Jakarta - Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri) masih mendalami laporan gangguan sistem layanan di Bank DKI. Penyelidikan kasus itu ditangani langsung oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.
“Masih melakukan pendalaman terhadap laporan terkait gangguan sistem Bank DKI,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keterangan tertulisnya, pada Selasa, 22 April 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Trunoyudo memastikan, kasus gangguan sistem Bank DKI tersebut akan ditangani secara transparan dan profesional. Dia juga berjanji akan menyampaikan perkembangan penyelidikan kepada publik sesuai dengan tahapan dan prosedur yang berlaku. “Kami mohon masyarakat bersabar dan memberikan kepercayaan kepada Polri untuk menangani kasus ini dengan tuntas,” kata Trunoyudo.
Laporan tersebut telah diterima secara resmi oleh Mabes Polri sejak 1 April 2025 dari pihak Bank DKI. Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta agar gangguan sistem dan dugaan kebocoran dana di Bank DKI dilaporkan secara resmi ke Bareskrim Polri. “Ini sudah keterlaluan, nggak mungkin enggak melibatkan orang dalam,” kata Pramono pada Selasa, 8 April lalu.
Kasus yang menimpa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta tersebut pertama kali mencuat ketika seorang pengguna media sosial X mengeluhkan layanan aplikasi JakOne Mobile milik Bank DKI yang tidak bisa diakses selama berhari-hari.
“Pagi ini bener-bener mau ngamuk soalnya @bank_dki dari malem takbiran sampe sekarang MAINTENANCE dan nggak selesai-selesai,” tulis akun X @la******* pada Kamis, 3 April 2025.
Bank DKI memastikan bahwa data dan dana nasabah tetap aman, kendati beberapa hari lalu bank tersebut baru saja mengalami gangguan sistem pelayanan. "Bank DKI menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian serta memahami pentingnya menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh para nasabah," kata Direktur Utama Bank DKI Agus H Widodo dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 10 April 2025.
