TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan Bupati Indramayu Lucky Hakim akan mengikuti kelas pemerintahan atau magang di kementeriannya sebagai sanksi atas aksinya melakukan liburan ke Jepang tanpa mengirimkan perizinan. Bupati Indramayu tersebut memulai masa magangnya mulai Selasa, 6 Mei 2025.
"Besok Selasa, Bupati Indramayu akan mulai menjalani masa-masa pembinaan di Kemendagri," kata Bima saat ditemui di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 5 Mei 2025.
Kronologi Pergi Liburan ke Luar Negeri Tanpa Izin Kemendagri
Bima menjelaskan bila Lucky Hakim belum mengajukan izin terkait kepergiannya berlibur ke Jepang pada awal April 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Kami sudah cek, dan Bupati Indramayu (Lucky Hakim) belum ajukan permohonan perjalanan luar negeri," ujar Bima Arya pada Senin, 7 April 2025.
Bima mengatakan bahwa tindakan Bupati Indramayu tersebut melanggar Pasal 76 Ayat (1) Huruf I dan J Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa kepala dan wakil kepala daerah dilarang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari menteri.
Setelah mendatangi Kemendagri, Lucky mengakui kesalahannya pergi berlibur ke Jepang tanpa membawa surat izin.
"Saya pergi tidak membawa surat izin dari Pak Mendagri, ini salah saya jadi saya minta maaf khususnya pada masyarakat Indramayu," kata Lucky saat ditemui di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, pada Selasa, 8 April 2025.
Lucky juga mengaku bahwa dirinya salah memahami ketentuan bepergian ke luar negeri karena mengira hanya perlu mengajukan surat izin ke luar negeri saat menjalankan aktivitas tugas dinas.
"Karena saya tidak aware bahwa izin yang dimaksud itu adalah izin ke luar negeri,” katanya.
Lucky mengatakan bahwa rencana kepergiannya ke Jepang bersama keluarganya telah direncanakan sejak tahun lalu. Kepergiannya ke Jepang didasari oleh upaya untuk menghabiskan waktu bersama keluarga.
“Sejak kampanye, saya setiap hari meninggalkan keluarga dan tidak pernah pulang ke rumah. Jadi saya bilang, nanti setelah terpilih, nanti mau cuti, pergi ke luar negeri,” kata Lucky.
Untuk itu, Lucky mengungkapkan bila dirinya akan menerima segala bentuk konsekuensi atas tindakannya melanggar ketentuan dalam pengambilan cuti tanpa izin.
“Tapi saya ingin menjelaskan bahwa saya tidak bermaksud seperti itu. Tapi selebihnya saya harus menanggung semua perbuatan dan konsekuensinya,” katanya.
Sanksi yang Dijalani Lucky Hakim
Bima mengatakan bahwa Lucky akan menjalani hukuman magangnya di Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan sebagai direktorat yang berhubungan dengan tugas administrasi kewilayahan, penataan, dan pembinaan pemerintah daerah.
Bima menjelaskan jika Lucky akan menjalankan kelas pemerintahan di direktorat yang berbeda setiap minggunya.
"Setiap minggu akan berpindah. Besok dimulai dengan Ditjen Administrasi Kewilayahan," katanya.
Sanksi yang dijatuhkan kepada Lucky telah ditetapkan pada Selasa, 22 April 2025. Berdasarkan keputusan tersebut, Lucky diwajibkan mengikuti pendalaman tata kelola politik pemerintahan selama tiga bulan di Kemendagri. Lucky wajib menghadiri minimal satu hari setiap minggu untuk mengikuti kegiatan di berbagai unit kerja kementerian.
“Bupati diminta hadir langsung, mengikuti seluruh kegiatan yang diselenggarakan oleh komponen Kemendagri,” kata Bima, dalam keterangan tertulis, pada Rabu, 23 April 2025.
Selama masa sanksi, Lucky akan mengikuti program pembinaan dari Direktorat Jenderal Politik dan dan Pemerintahan Umum, Ditjen Keuangan Daerah, Ditjen Pembangunan Daerah, dan unit lainnya. Materi pembinaan akan disesuaikan dengan tugas kepala daerah. Walaupun sedang menjalankan masa hukuman, namun Lucky tetap harus melaksanakan tugas sebagai bupati.
