TEMPO.CO, Jakarta - Sebuah video beredar di media sosial berisi penyegelan sebuah pabrik yang dilakukan oleh GRIB Jaya Kalimantan Tengah di Barito Selatan, Kalimantan Tengah, pada Sabtu, 26 April 2025.
Aksi di PT Bumi Asri Pasaman (BAP) ditandai dengan spanduk bertuliskan "pabrik dan gudang ini dihentikan operasionalnya oleh DPD GRIB Jaya Kalteng".
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menanggapi aksi ormas yang dipimpin Hercules tersebut, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Irjen Iwan Kurniawan mengatakan, polisi sudah menindak tegas penyegelan yang dilakukan organisasi masyarakat DPD GRIB Jaya Kalimantan Tengah di PT Bumi Asri Pasaman Kabupaten Barito Selatan.
"Secara khusus, saya sudah memerintahkan Direktur Krimsus dan Direktur Krimum dan Subdit Jatanras untuk membentuk tim guna melakukan penyelidikan membantu Polres Barsel," katanya di Palangka Raya, Jumat, 2 Mei 2025.
Menurut laporan Antara, aksi penyegelan tersebut bermula kerja sama bisnis karet antara seorang warga bernama Sukarto dengan PT BAP. Terjadi perselisihan, yang akhirnya dibawa ke pengadilan.
Dalam proses persidangan yang telah mendapat kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Buntok, Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan Mahkamah Agung, PT BAP dinyatakan telah melakukan wanprestasi terhadap Sukarto karena tidak membayar keseluruhan harga karet yang telah disepakati sebesar Rp778 juta lebih.
PT BAP juga dihukum membayar ganti rugi material keuntungan yang tidak dapat dinikmati atau diperoleh oleh Sukarto dikarenakan tidak dapat mengelola uang harga karet tersebut, yang sampai sekarang belum dibayar oleh PT BAP sebesar 6 persen terhitung sejak 2 Februari 2011 sampai dengan dipenuhinya putusan dalam perkara ini.
Untuk menagih haknya, Sukarto memberi kuasa kepada GRIB Jaya Kalteng yang kemudian menyegel PT BAP.
Indonesia Negara Hukum
Irjen Iwan Kurniawan mengatakan, Polda Kalimantan Tengah menegakkan hukum secara tegas dan tetap menjunjung keadilan.
Oleh sebab itu permasalahan apapun yang terjadi, ia menekankan Indonesia merupakan negara hukum sehingga permasalahan di masyarakat diselesaikan dengan proses hukum.
Iwan menyatakan, apabila dalam proses hukum ada keputusan dan belum dijalankan, masih ada tahapan selanjutnya yang dapat diupayakan.
"Kami akan lakukan proses penegakan hukum dengan tegas. Saya sudah perintahkan tegas, dan akan memproses kejadian ini secara hukum. Terkait dengan kasus ini, saya perintahkan menerbitkan LP model A. Karena kemungkinan pihak perusahaan merasa tertekan dan takut. Oleh sebab itu dilakukan penyelidikan," ucapnya.
LP atau Laporan Polisi Model A adalah laporan yang dibuat oleh anggota Polri yang langsung mengalami, mengetahui, atau menemukan kejadian pidana. Laporan ini dibuat oleh polisi jika mereka langsung terlibat dalam suatu peristiwa pidana, misalnya selama patroli atau penyelidikan.
Iwan menambahkan, apabila di dalam penyelidikan penyegelan terdapat peristiwa tindak pidana, maka pihaknya akan menaikkan ke proses penyidikan dilanjutkan dengan pengumpulan barang bukti dan penetapan tersangka.
"Saya memahami mungkin masyarakat ada yang diperlakukan tidak adil, proses hukum merasa bahwa yang bersangkutan tidak mendapatkan kepastian hukum. Tetapi sekali lagi, negara kita negara hukum. Permasalahan apapun di masyarakat, bisa diselesaikan melalui proses hukum secara tegas dan seadil-adilnya," ujarnya.
Gerindra Bali Bantah Terkait dengan GRIB Jaya
Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Provinsi Bali membantah terkait dengan pembentukan organisasi kemasyarakatan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya.
Hal ini disampaikan Sekretaris DPD Partai Gerindra Bali Kadek Rambo Budi Prasetya di Denpasar, Sabtu, merespons beredarnya video ormas GRIB Jaya meresmikan kepengurusan di Bali dengan latar belakang bendera Partai Gerindra.
"Terkait masalah foto dan segala macam, kami tidak mengetahui itu posisi tempat di mana. Yang jelas Partai Gerindra tidak pernah berafiliasi dengan ormas GRIB," katanya.
Rambo bahkan mengatakan tidak tahu kapan dan di mana video serta foto berlatar bendera Partai Gerindra itu diambil.
Menurut laporan Antara, beredarnya informasi pelantikan ormas itu sampai membuat Ketua DPD Partai Gerindra Bali Made Muliawan Arya turun tangan menjawab di beberapa konten media sosial.
Rambo menegaskan partainya terbuka dalam menjalin pertemanan dengan seluruh ormas di Bali selama menjunjung ideologi Pancasila.
Namun, secara organisasi, ia menegaskan tidak ada hubungan resmi ataupun afiliasi khusus Gerindra dengan GRIB.
"Namun, pada prinsipnya apabila berkawan, Partai Gerindra di Bali berkawan dengan semua ormas yang ada di Bali karena kami meyakini secara pertemanan, semua ormas ini punya ideologi yang baik, pasti berlandaskan Pancasila," ujarnya.
Sebelumnya, beredar video kepengurusan ormas GRIB Jaya dilantik di Bali dengan ketuanya bernama Yosef Nahak.
Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Ketua DPP GRIB Jaya Hercules Rosario dengan sejumlah atribut organisasi dan bendera Partai Gerindra pada sudut kanan.
Secara terpisah, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Bali Ngurah Wiryanatha mengatakan ormas GRIB Jaya tersebut belum mengajukan diri ke Pemprov Bali.
"Sampai sekarang GRIB belum ada mengajukan SKT (surat keterangan terdaftar) ke Kesbangpol," ujarnya melalui pesan singkat.
Dikutip dari Instagram GRIB Jaya Bali, ormas ini didirikan Hercules bersama Prabowo pada 2011. Pada tahun 2019, atas masukan Prabowo di Hambalang, Hercules dan pengurus GRIB mengubah nama organisasi menjadi GRIB Jaya yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
Dalam unggahan itu disebutkan bahwa "menurut Hercules, GRIB Jaya harus melindungi masyarakat, bersinergi dengan pemerintah, TNI-Polri, dan senantiasa taat hukum karena hukum merupakan panglima tertinggi."
