KPK Sita Barang Bukti Elektronik Usai Geledah Dinas Perkim Lamteng

1 week ago 6

8000hoki.com List Daftar website Slots Gacor Vietnam Terpercaya Pasti Scatter Non Stop

hoki kilat slot Data ID website Slot Maxwin Singapore Terpercaya Gampang Lancar Jackpot Full Banyak

1000hoki Data ID website Slot Gacor China Terpercaya Pasti Lancar Win Banyak

5000hoki Login situs Slot Maxwin Myanmar Terpercaya Pasti Lancar Scatter Banyak

7000 hoki Demo situs Slot Maxwin Philippines Terbaik Sering Lancar Win Setiap Hari

9000 hoki Data Situs web Slots Gacor Myanmar Terkini Gampang Lancar Jackpot Full Non Stop

Akun situs Slot Gacor basis Japan Terpercaya Mudah Lancar Menang Non Stop

Idagent138 Akun Slot Anti Rungkad Terpercaya

Luckygaming138 Akun Slot Game Online

Adugaming Id Slot Gacor Terbaik

kiss69 Akun Slot Anti Rungkat Terpercaya

Agent188 login Id Slot Game Online

Moto128 Id Slot Terbaik

Betplay138 Daftar Akun Slot Game Terpercaya

Letsbet77 login Akun Slot Terpercaya

Portbet88 Slot Game Terpercaya

Jfgaming168 login Slot Maxwin Terbaik

MasterGaming138 Daftar Id Slot Terpercaya

Adagaming168 login Slot Anti Rungkad

Kingbet189 login Akun Slot Anti Rungkad

Summer138 Daftar Akun Slot Anti Rungkad Terpercaya

Evorabid77 login Slot Game

bancibet Daftar Slot Gacor Online

CNN Indonesia

Rabu, 23 Apr 2025 12:33 WIB

KPK menyita dokumen dan Barang Bukti Elektronik (BBE) usai menggeledah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Ilustrasi. KPK menyita dokumen dan Barang Bukti Elektronik (BBE) usai menggeledah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Jakarta, CNN Indonesia --

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita dokumen dan Barang Bukti Elektronik (BBE) usai menggeledah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.

"Untuk hasil geledah disita dokumen dan BBE ya," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Rabu (23/4).

Penggeledahan ini berkaitan dengan kasus dugaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Provinsi Sumatera Selatan, tahun anggaran (TA) 2024 sampai dengan 2025.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebelum ini, KPK sudah lebih dulu menggeledah 23 tempat termasuk kantor pemerintahan serta rumah pribadi untuk mencari barang bukti kasus tersebut.

Dokumen terkait pokok pikiran DPRD OKU tahun 2025, dokumen kontrak sembilan proyek pekerjaan serta voucer penarikan uang dan lain-lain berhasil disita.

KPK telah menahan enam orang tersangka kasus dugaan suap proyek di Dinas PUPR Kabupaten OKU. Kasus ini dibongkar KPK lewat Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Sabtu, 15 Maret lalu.

Empat tersangka selaku penerima suap yaitu Kepala Dinas PUPR Kabupaten OKU Nopriansyah (NOP), Ketua Komisi III DPRD OKU M. Fahrudin (MFR), Anggota Komisi III DPRD OKU Ferlan Juliansyah (FJ) dan Ketua Komisi II DPRD OKU Umi Hartati (UH).

Sedangkan dua tersangka dari pihak swasta yaitu M Fauzi alias Pablo (MFZ) dan Ahmad Sugeng Santoso (ASS).

FJ, MFR dan UH ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK cabang C1. Sedangkan NOP, MFZ dan ASS ditahan di Rutan KPK cabang K4.

Kasus ini bermula dari pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten OKU Tahun 2025. Terdapat permintaan uang 'pokir' dari tiga anggota DPRD kepada pemerintah daerah setempat.

Permintaan tersebut disetujui. Jatah pokir dimaksud diubah menjadi fee atas proyek-proyek di Dinas PUPR Kabupaten OKU.

Ketua dan Wakil Ketua DPRD OKU menerima persentase yang berbeda. KPK mengaku akan mendalami dugaan keterlibatan anggota dewan yang lainnya.

(ryn/isn)

[Gambas:Video CNN]

Read Entire Article
International | Entertainment | Lingkungan | Teknologi | Otomotif | Lingkungan | Kuliner |