Kongres AS Investigasi Harvard Imbas Tolak Tuntutan Trump

Jakarta, CNN Indonesia --

Partai Republik di Kongres Amerika Serikat (AS) resmi mengumumkan investigasi terhadap Universitas Harvard di Cambridge, Massachusetts, AS. Penyelidikan itu dilakukan atas tuduhan mengabaikan hukum karena menolak menerima pengawasan politik dari luar, termasuk dari Gedung Putih.

Investigasi itu diumumkan melalui surat yang ditandatangani Ketua Komite Pengawasan DPR AS James Comer dan pimpinan DPR Elise Stefanik. Surat itu ditujukan kepada Rektor Universitas Harvard Alan Garber yang menolak tuntutan pengawasan.

"Harvard tampaknya tidak mampu atau tidak mau mencegah diskriminasi yang melanggar hukum sehingga institusi tersebut, atas arahan Anda, menolak untuk menandatangani perjanjian yang diajukan pejabat federal," ujar Kongres AS dari Partai Republik kepada Garber, dikutip dari CNA pada Kamis (17/4).

"Tidak peduli betapa berhaknya Anda atas perilaku itu, tidak ada lembaga yang boleh melanggar hukum," lanjutnya.

Dalam surat investigasi itu, Partai Republik meminta Harvard mengungkap dokumen mengenai praktik perekrutan hingga program keberagaman kampus tersebut.

Harvard juga diminta merilis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan aksi pro-Palestina yang terjadi di kampus pada tahun lalu.

Investigasi ini diumumkan setelah Presiden AS Donald Trump geram kepada Harvard, karena menolak menerima pengawasan untuk penerimaan mahasiswa hingga kecenderungan politiknya.

Trump bahkan menyebut Harvard sebagai lelucon dan tak akan hebat lagi karena sikap tersebut. Ia kemudian menilai Harvard tidak bisa lagi dianggap sebagai tempat belajar yang bagus, bahkan tidak boleh masuk daftar universitas terbaik dunia.

Trump juga membekukan dana sebesar US$2,2 miliar untuk program penelitian sebagian besar di bidang medis di Harvard. Kampus ini padahal punya peran penting dalam pengembangan obat dan perawatan kesehatan baru.

Selain itu, dia mengatakan Harvard harus kehilangan status bebas pajak sebagai lembaga pendidikan nirlaba jika tak mundur dari komitmen mereka.

Sejumlah media AS melaporkan biro pajak Internal Revenue Service (IRS) sedang membuat rencana untuk melakukan pencabutan pembebasan pajak sesuai permintaan Trump.

"Harvard adalah lelucon, mengajarkan kebencian dan kebodohan. Seharusnya tak lagi menerima dana federal," kata Trump di platform Truth Social pada Rabu (17/4), dikutip AFP.

(frl/wiw)

[Gambas:Video CNN]