Kemensos Kaji Pembelian Mobil Listrik untuk Sekolah Rakyat

KEMENTERIAN Sosial sedang mengkaji rencana pembelian mobil listrik untuk sekolah rakyat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf anggaran pembelian mobil itu masih dikaji di internal kementerian. "Jika memungkinkan, ya, mobil listrik. Tetapi jika tidak memungkinkan, ya, tetap mobil konvensional," kata pria yang karib disapa Gus Ipul itu saat dihubungi pada Senin malam, 6 April 2026.

Rencana ini muncul setelah ada kebijakan baru soal penghematan energi. “Kami akan coba untuk belanjakan (mobil listrik). Toh kalau harus mengadakan mobil, tentu kami prioritaskan mobil listrik,” kata Gus Ipul.

Gus Ipul menjelaskan, penggunaan mobil listrik untuk kebutuhan operasional sekolah rakyat, misalnya untuk mengantar siswa sekolah rakyat pergi lomba atau mengantar siswa sakit. Rencana penggunaan mobil listrik ini, kata dia, juga kemungkinan hanya akan diterapkan di kota-kota besar saja. Sebab, belum semua daerah memiliki stasiun pengisian kendaraan listrik. Tak semua daerah di Indonesia juga memiliki medan yang bisa dilewati mobil listrik.

Gus Ipul mengatakan, ia juga berpeluang memindahkan sebagian kendaraan operasional Kemensos ke daerah-daerah. “Jika perlu nanti mobil-mobil yang ada di Jakarta bisa dipindahkan ke beberapa daerah,” ujarnya.

Kendaraan yang akan dipindahkan itu, kata dia, hanya untuk kendaraan yang masih memakai bahan bakar minyak (BBM). Sehingga, Gus Ipul bilang, kendaraan di pusat didominasi kendaraan listrik. “Insya Allah kita akan bertransformasi untuk menuju kendaraan listrik atau motor listrik,” kata dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto sempat membahas soal penghematan energi nasional dengan para menterinya. Langkah itu dilakukan untuk mengantisipasi gejolak di pasar energi global di tengah perang Amerika Serikat dan Israel melawan Iran.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, topik penghematan itu muncul dalam rapat koordinasi tindak lanjut arahan presiden terkait sejumlah kebijakan ekonomi.

Beberapa topik yang dibahas, kata Airlangga, termasuk wacana pemberlakuan kerja dari rumah atau work from home secara adaptif, efisiensi anggaran yang lebih tepat sasaran, serta penguatan kebijakan bahan bakar nabati B50. "Hingga usulan penghematan energi nasional," ucap mantan ketua umum Partai Golkar itu dalam keterangannya, Ahad, 29 Maret 2026.

Airlangga mengatakan seluruh wacana penghematan energi dikaji secara komprehensif dengan mempertimbangkan perkembangan konflik di Timur Tengah dan ketidakpastian global. "Yang berdampak pada stabilitas energi, rantai pasok, serta perekonomian nasional," tuturnya.