4 days ago
2
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (kanan) meninjau salah satu ruang kelas saat kunjungan kerja di sekolah rakyat di kompleks Sentra Abiyoso Cimahi, Jawa Barat, Sabtu (12/7/2025)(ANTARA/ABDAN SYAKURA)
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memperkuat kolaborasi untuk mempercepat pelaksanaan program renovasi rumah bagi orang tua siswa Sekolah Rakyat. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung pengentasan kemiskinan melalui integrasi berbagai program prioritas pemerintah.
Komitmen itu disampaikan dalam pertemuan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Senin (20/7) malam.
Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul menegaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada pendidikan anak, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui berbagai intervensi pemerintah, termasuk program renovasi rumah.
"Anaknya sekolah, orang tuanya diintervensi dengan berbagai program strategis Pak Presiden, (seperti) pemberdayaan, PBI, salah satunya (juga) adalah renovasi rumah," kata Gus Ipul.
Ia menjelaskan, pemerintah menargetkan perbaikan 10 ribu rumah milik orang tua siswa Sekolah Rakyat pada tahun ini. Hingga saat ini, sekitar 2.000 rumah telah melalui proses verifikasi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 911 rumah dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan.
Menurut Gus Ipul, hasil verifikasi menunjukkan terdapat dua kendala utama yang menyebabkan banyak rumah belum dapat diproses lebih lanjut. Persoalan pertama berkaitan dengan status kepemilikan tanah, sedangkan kendala lainnya adalah ketentuan mengenai jumlah minimal penerima manfaat dalam satu desa.
"Pertama, yang dominan ini ya, (terkait) kepemilikan tanah. Yang kedua karena dia tercecer, hanya satu desa, satu orang, satu keluarga, satu penerima manfaat. Padahal dalam ketentuannya itu kan harus beberapa penerima manfaat di satu desa," ujarnya.
Untuk mempercepat pelaksanaan program, Gus Ipul mengusulkan agar persyaratan administrasi kepemilikan tanah dapat dipermudah, misalnya cukup menggunakan surat keterangan dari RT, RW, atau pemerintah kelurahan setempat. Selain itu, ia juga mengusulkan agar syarat jumlah minimal penerima manfaat dalam satu desa dihapus sehingga bantuan tetap dapat diberikan meski hanya terdapat satu keluarga yang memenuhi kriteria.
Menurutnya, pendekatan tersebut sejalan dengan mekanisme rekrutmen siswa Sekolah Rakyat yang dilakukan melalui proses penjangkauan, bukan seleksi akademik.
"Karena di Sekolah Rakyat itu kan penjangkauan, tidak ada tes akademik, adanya penjangkauan. Nah yang terjangkau itulah yang memang memenuhi syarat untuk bisa sekolah, dan mereka adalah desil paling bawah," ucapnya.
Menanggapi usulan tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan dukungannya. Ia menegaskan pihaknya siap menyesuaikan langkah agar program renovasi rumah bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat dapat segera direalisasikan.
"Karena arahan Presiden itu Sekolah Rakyat adalah program unggulan, dan strategis dari Bapak Presiden Prabowo, dan saya pasti mendukung," kata Maruarar.
Maruarar menambahkan, Kementerian PKP akan terus berkoordinasi dengan Kemensos untuk menindaklanjuti berbagai usulan yang disampaikan sehingga pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran bagi keluarga yang membutuhkan. (H-2)
