Kemendagri Gandeng Media, Pakar, dan Akademisi untuk Nilai Pemda Berprestasi 2026

INFO TEMPO – Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri menggandeng media, pakar, dan akademisi untuk menilai pemerintahan daerah berprestasi 2026. Para pemerintahan daerah yang berprestasi akan mendapatkan apresiasi dan juga insentif. Kemendagri, menyediakan anggaran Rp 320 Miliar untuk insentif pemerintahan daerah.

Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, Kemendagri, Yusharto Huntoyungo mengatakan, pelibatan media, pakar, dan akademisi ini untuk memastikan proses penilaian berjalan dengan adil dan proporsional. “Kami juga mempertimbangkan karakteristik wilayah, oleh karena itu pelaksanaan kegiatan dibagi ke dalam enam region yaitu, Sumatra, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara - Maluku, serta Papua,” kata Yusharto, awal April lalu.

Terdapat enam media yang dilibatkan dalam penilaian ini yakni Tempo, Detik.com, Metro TV, Kompas TV, Garuda TV, dan Tribunnews. Untuk Wilayah Kalimantan, Budi Setyarso, Direktur Tempo bersama T. R. Fahsul Falah, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan dan Pelayanan Publik BSKDN Kemendagri, serta Moedjiman Mochamad, Pakar Ketenagakerjaan dipercaya menjadi tim penilai.

Sementara Rochayati Basra, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan, Keuangan Daerah dan Desa, BSKDN, Kemendagri bersama Prof Anwar Sanusi, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja, serta Alfito Deannova Ginting, Pemimpin Redaksi Detikcom menjadi Tim Penilai wilayah Sumatra. David Yama, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pengembangan SDM, Digitalisasi Pemerintah dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri BSKDN Kemendagri bersama Jaka Aminata, Ketua Program Studi Ekonomi, Universitas Diponegoro, serta Arief Suditomo Direktur Utama Metro TV dipercaya sebagai Tim Penilai wilayah Jawa-Bali.

Sedangkan Noudy R. P. Tendean, Sekretaris BSKDN Kemendagri, bersama Indra Aditya, Pakar Ketenagakerjaan dari Universitas Singaperbangsa Karawang, serta Yogi A. Nugraha Pemimpin Redaksi Kompas TV menilai untuk wilayah Sulawesi. Chaerul Dwi Sapta, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Otonomi Daerah, Politik Pemerintahan Umum dan Hukum BSKDN Kemendagri, Erny B. Tumundo, Praktisi Ketenagakerjaan, dan Elly Husin, Pemimpin Redaksi Garuda TV menilai untuk wilayah Nusa Tenggara dan Maluku.

Kepala BSKDN Yusharto bersama Prof. Madris, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanudin, dan Febby Mahendra Putra, Pemimpin Redaksi Tribunnews dipercaya untuk menjadi tim penilai wilayah Papua. “Diharapkan melalui pendekatan ini, kita tidak hanya membandingkan kinerja antardaerah secara umum, tetapi juga memberikan ruang penilaian yang lebih kontekstual sesuai dengan tantangan dan potensi di masing-masing regional,” kata Yusharto.

Proses kegiatan Apresiasi Pemda Berprestasi 2026 telah diselenggarakan sejak Februari 2026 dan direncanakan pemberian apresiasi akan selesai pada akhir Mei 2026. Pada Februari hingga Maret telah dilakukan pembahasan instrument penilaian, yang dilanjutkan dengan pemaparan oleh kepala daerah nominator penerima penghargaan dan validasi lapangan melibatkan pakar/media sebagai observer di April 2026.

Di bulan yang sama dilakukan rapat pembahasan hasil validasi lapangan (pleno) dengan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan penetapan Surat Keputusan Mendagri pemenang award dan penerima bantuan pemerintah (banper) Tahun Anggaran 2026. Untuk penyerahan award baik di Sumatra, Kalimantan, Nusa Tenggara dan Maluku, Sulawesi, Papua, Jawa dan Bali akan dilaksanakan pada April dan Mei 2026.

Yusharto mengatakan, pemberian apresiasi kinerja pemerintah daerah ini sebagai instrumen penguatan tata kelola pemerintah daerah yang berbasis kinerja dan hasil pada 2026. “Kebijakan ini tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk penghargaan, tetapi juga sebagai mekanisme evaluasi yang komprehensif untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.” (*)