Kadin Setuju Pemerintah Tempuh Negosiasi untuk Merespons Kebijakan Tarif Impor AS

TEMPO.CO, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menyetujui langkah pemerintah untuk melakukan negosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat pasca Trump mengeluarkan kebijakan tarif timbal balik. Pernyataan ini diungkapkan Wakil Ketua Umum Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi Kadin Aviliani saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, pada Senin, 7 April 2025

Aviliani mengatakan tidak ada patokan tertentu untuk angka tarif impor, dia hanya berharap ada penurunan dari tarif sebesar 32 persen yang diberlakukan untuk Indonesia. “Jadi kalau kita seandainya bisa menggeser impor, paling tidak tarifnya sama (dengan negara lain), kan, (tarif pokok) 10 persen sebenarnya,” kata Aviliani kepada wartawan.

Pemerintah akan berupaya untuk meningkatkan volume impor dari Amerika Serikat. Meski Kadin mendukung langkah ini, Aviliani mewanti-wanti agar pasar domestik tidak terganggu oleh arus impor dari negara lain. “Jangan sampai nanti negara lain buang barang ke kita juga,” kata dia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartato mengatakan langkah untuk meningkatkan volume impor ini merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Harapannya, dengan meningkatkan volume impor, maka defisit perdagangan yang mencapai US$18 miliar bisa berkurang.

“Arahan Bapak Presiden adalah bagaimana delta dari impor ekspor kita—yang bisa mencapai US$ 18 miliar—diisi dengan produk-produk yang kita impor, termasuk gandum, kapas, bahkan juga produk minyak dan gas,” kata Airlangga. Selain itu, kata Airlangga, Indonesia juga akan membangun beberapa Proyek Strategis Nasional, termasuk kilang minyak. Dia mengatakan salah satu komponen untuk kilang itu juga mungkin akan dibeli dari Amerika.

Presiden AS Donald Trump pada Rabu lalu, 2 April 2025, telah mengumumkan kenaikan tarif sedikitnya 10 persen ke banyak negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, terhadap barang-barang yang masuk ke negara tersebut. Menurut unggahan Gedung Putih di Instagram, Indonesia berada di urutan ke delapan daftar negara-negara yang terkena kenaikan tarif AS, dengan besaran 32 persen.

Adapun sekitar 60 negara bakal dikenai tarif timbal balik separuh dari tarif yang mereka berlakukan terhadap AS. Berdasarkan daftar tersebut, Indonesia bukan negara satu-satunya di kawasan Asia Tenggara yang menjadi korban dagang AS. Selain itu ada Malaysia, Kamboja, Vietnam, serta Thailand dengan masing-masing kenaikan tarif 24 persen, 49 persen, 46 persen dan 36 persen.