Jejak Relasi Mahathir-Anwar Ibrahim: dari Rival, Sekutu, Musuh Lagi

Jakarta, CNN Indonesia --

Hubungan antara dua tokoh Malaysia, Mahathir Mohamad dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim, kembali memanas.

Mantan Perdana Menteri Mahathir yang kini berusia 100 tahun, secara terbuka menyerukan agar Anwar mundur dari jabatannya sebagai Perdana Menteri Malaysia.

Dalam sebuah kampanye berjudul Himpunan Mandat Negarawan di Alor Setar pada (17/07), Mahathir menuduh Anwar tak layak memimpin negara.

Ia menilai Malaysia kini tengah dilanda berbagai krisis, dan Anwar telah gagal memberikan solusi.

"Saya sendiri mundur dari jabatan perdana menteri karena desakan partai. Sekarang, Anwar menghadapi tekanan yang lebih besar bahkan dari oposisi publik, jadi dia harus mundur sesegera mungkin," ujar Mahathir, dikutip dari The Rakyat Post.

Tak berhenti di situ, Mahathir juga mengunggah 11 poin seruan di platform X (dulu Twitter), pada 21 Juli 2025, yang intinya menuntut agar Anwar lengser.

Ia menuduh Anwar tidak terpilih langsung oleh rakyat, melakukan nepotisme, kronisme, hingga mempertanyakan keabsahan pengampunan yang diterimanya.

"Anwar tidak dipilih oleh rakyat. Ia kalah. Namun melalui koalisi dengan partai yang juga kalah, ia berhasil membentuk pemerintahan," tulis Mahathir.

Mahathir juga menyentil masa lalu, mengungkap bahwa pengampunan terhadap Anwar pada 2018 dilakukan atas saran yang ia terima saat menjabat kembali sebagai perdana menteri. Namun kini, ia mempertanyakan legalitas pengampunan itu.

"Anwar diampuni ketika saya jadi Perdana Menteri untuk kedua kalinya. Saya melakukan apa yang disarankan. Saya yakini itu benar saat itu. Tapi sekarang muncul keraguan."

Jawaban Anwar

Menanggapi desakan tersebut, Anwar menegaskan bahwa ia tidak akan mundur, kecuali jika parlemen mengesahkan mosi tidak percaya terhadapnya.

"Insya Allah, saya tidak akan mundur. Jika saya mencuri uang rakyat, mereka (oposisi) baru boleh mendesak saya mundur. Tapi saya tidak melakukannya," kata Anwar, dikutip New Straits Times, Sabtu (19/7).

Ia juga menepis tuduhan korupsi dan menegaskan semua kontrak pemerintah dilakukan melalui sistem tender terbuka dan transparan.

Bersambung ke halaman berikutnya...