MENTERI Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menepis kabar Presiden Prabowo Subianto akan melakukan kocok ulang atau reshuffle kabinet dalam waktu dekat. "Reshuffle sementara belum ada," kata Prasetyo dalam keterangan video Sekretariat Presiden, Kamis malam, 30 Juli 2026.
Saat ini, ia berujar, Prabowo hanya berencana melantik pejabat baru untuk kursi-kursi yang kosong. Contohnya ada beberapa posisi wakil menteri yang saat ini tidak dijabat siapapun.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
"Kalaupun misalnya ada, barangkali untuk mengisi kekosongan-kekosongan dari beberapa posisi yang karena perubahan yang kemarin ditinggalkan oleh pejabat yang lama," kata politikus Partai Gerindra itu.
Setidaknya ada dua posisi wakil menteri yang saat ini kosong. Yaitu wakil menteri pertanian setelah Sudaryono menjadi Kepala Badan Gizi Nasional dan wakil menteri imigrasi dan pemasyarakatan setelah Silmy Karim menjadi tersangka kasus korupsi.
Prasetyo berujar Prabowo belum berencana melakukan penggantian pejabat yang sudah ada di kabinet dalam waktu dekat. "Tapi memang, terus terang, kita belum, Bapak Presiden juga belum berdiskusi mengenai rencana adanya pergantian atau reshuffle dekat ini," tuturnya.
Turunnya elektabiltas Presiden Prabowo dalam survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) memicu isu reshuffle kabinet. Pakar komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, mengatakan Prabowo perlu evaluasi besar-besaran kabinetnya untuk memperbaiki elektabilitas.
Hasil survei SMRC memperlihatkan dalam 9 bulan terakhir elektabilitas Prabowo di simulasi semi terbuka menurun dari 34,9 persen pada November 2026 menjadi 14,5 persen di survei Juli 2026. Sementara, di periode yang sama, elektabilitas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi naik dari 19,7 persen menjadi 35 persen.
Hasil survei itu sejalan dengan menurunnya kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo. Pada November 2025 kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo 81,2 persen dan pada Juli 2026 turun menjadi 51,1 persen.
Menurut Jamiluddin, menurunnya elektabilitas wajib membuat Prabowo waspada. "Tentu menjadi lampu kuning bagi Prabowo bila ingin mencalonkan kembali pada Pilpres mendatang," kata dia dalam keterangannya, Jumat, 30 Juli 2026.
Ia berujar, bila penurunan elektabilitas Prabowo konsisten, maka peluang Prabowo terpilih kembali pada Pilpres 2029 akan relatif kecil. Bahkan jika Prabowo gagal membenahi kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum, maka elektabilitasnya bisa semakin anjlok.
Karena itu, Jamiluddin berujar, Prabowo mau tidak mau harus segera mencari solusi yang cukup drastis. Salah satunya dengan mengevaluasi semua menteri bidang ekonomi, politik, dan hukum. "Prabowo harus tegas dan berani me-reshuffle menteri di tiga bidang tersebut," kata dia.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan tak khawatir dengan hasil survei. "Sejak awal selalu kami sampaikan bahwa kami bekerja bukan dalam rangka mencari survei," kata dia dalam keterangan video Sekretariat Presiden, Kamis malam, 30 Juli 2026.
Pemerintah, kata Prasetyo, yakin program-program yang dibawa Presiden Prabowo adalah baik untuk masyarakat. Karena itu, seluruh kementerian dan lembaga akan terus mengerjakan program yang diusulkan oleh Presiden.
"Kami tidak pernah melihat atau bekerja hanya untuk mengejar sebuah survei. Tapi dari apa yang kami kerjakan, kami yakin rakyat akan bisa menerima apa yang sudah kita jalankan sebagai janji kampanye," ucapnya.
