6 hours ago
1
Ali al-Zaidi.(Al Jazeera)
IRAK kini berada di persimpangan jalan yang krusial. Sepanjang akhir pekan ini, tekanan diplomatik dan militer dari negara-negara tetangga--termasuk Arab Saudi, Yordania, Suriah, dan Kuwait--meningkat tajam. Mereka mendesak pemerintah Irak untuk segera menertibkan milisi-milisi yang didukung Iran yang beroperasi di wilayahnya.
Langkah itu diambil setelah serangkaian insiden pada akhir Juli. Kelompok milisi tersebut diduga menggunakan wilayah Irak sebagai batu loncatan untuk menyerang Arab Saudi, mengancam Suriah, dan kemungkinan besar menargetkan Yordania.
Ketegangan itu terjadi di tengah momen sensitif ziarah Arbaeen. Jutaan peziarah Syiah, termasuk dari Iran, membanjiri kota Karbala.
Sabotase Diplomasi dan Serangan Balasan
Ketegangan memuncak ketika Perdana Menteri Irak yang baru, Ali al-Zaidi, menjadwalkan kunjungan ke Arab Saudi setelah kembali dari Amerika Serikat, Turki, dan Iran. Namun, rencana kunjungan tersebut disabotase oleh serangan milisi terhadap wilayah Saudi. Sebagai respons, Arab Saudi dan AS melancarkan serangan udara ke pangkalan milisi di Irak yang menewaskan sejumlah anggota kelompok bersenjata tersebut.
Media Saudi, Al-Ekhbariya, melaporkan bahwa serangan udara tersebut merupakan langkah terakhir setelah upaya diplomatik dan kesabaran selama berbulan-bulan habis. Pihak Saudi menegaskan bahwa serangan itu tidak ditujukan kepada pemerintah Irak, melainkan kepada kelompok yang mengancam keamanan mereka.
Ancaman Tegas dari Tetangga Irak
Yordania, Kuwait, dan Suriah dilaporkan memberikan peringatan resmi kepada Baghdad. Berdasarkan informasi dari sumber keamanan kepada media Rudaw, ketiga negara tersebut menyatakan kesiapan untuk membalas secara langsung jika wilayah mereka diserang oleh faksi-faksi bersenjata dari Irak.
Sumber resmi Yordania bahkan menegaskan kepada Al-Arabiya bahwa Kerajaan akan menyerang milisi pro-Iran di wilayah Irak jika serangan terhadap Yordania terus berlanjut. "Kami mengharapkan Irak mengambil langkah nyata untuk menghentikan milisi-milisi ini," tegas sumber tersebut.
Dilema Milisi dalam Struktur Negara
Tantangan terbesar bagi PM Ali al-Zaidi ialah posisi milisi yang sangat berakar dalam sistem birokrasi Irak. Kelompok-kelompok seperti Kataib Hezbollah, Asaib Ahl al-Haq, dan Harakat Hezbollah al-Nujaba sebagian besar dijatuhi sanksi oleh AS, tetapi mereka tetap menjadi bagian dari Pasukan Mobilisasi Populer (PMF).
Sistem ini memungkinkan milisi untuk bersembunyi di balik identitas negara. Setiap serangan terhadap basis milisi sering kali diklaim sebagai serangan langsung terhadap kedaulatan Irak, membuat upaya pembersihan menjadi sangat sulit secara politik dan keamanan.
Konteks Regional: Tekanan ini muncul saat AS berencana menarik pasukannya dari Irak pada akhir September. Washington terus mendesak Baghdad untuk melucuti senjata milisi guna mencegah Iran mengeklaim kemenangan strategis di kawasan tersebut.
Komitmen Perdana Menteri Zaidi
Menanggapi tekanan yang meningkat, PM Ali al-Zaidi berupaya meredakan ketegangan. Melalui pernyataan yang dikutip Al-Arabiya, ia menegaskan komitmennya, "Kami tidak akan membiarkan agresi apa pun dari tanah kami terhadap negara-negara tetangga."
Meskipun pesan ini memberikan sinyal positif bagi stabilitas regional, para pengamat menilai bahwa retorika saja tidak cukup. Tanpa langkah konkret untuk melucuti senjata atau membatasi ruang gerak milisi, Irak akan tetap menjadi titik api konflik antara kepentingan Iran dan stabilitas negara-negara Arab di sekitarnya. (The Jerusalem Post/I-2)
