1 week ago
12
Muslim(DOK PRIBADI)
Benarkah Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) masih menjadi ukuran paling sahih untuk menilai kualitas seorang mahasiswa? Atau sebenarnya IPK sekarang lebih sering dipandang sebagai angka formalitas, bukan gambaran utuh tentang kemampuan mahasiswa saat ini?
Dalam beberapa tahun terakhir, rata-rata IPK lulusan perguruan tinggi di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan. Bahkan, rata-rata IPK lulusan di beberapa perguruan tinggi kini telah melampaui angka 3,50. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa dengan IPK tinggi bukan lagi pengecualian, melainkan mulai menjadi pemandangan yang lazim. Kondisi ini juga berkaitan dengan semakin mudahnya predikat cumlaude yang diraih oleh mahasiswa, sehingga capaian akademik tinggi tidak lagi sepenuhnya dipandang sebagai sesuatu yang langka.
Di satu sisi, fenomena ini dapat dipandang sebagai kabar baik karena menunjukkan meningkatnya capaian akademik mahasiswa. Di sisi lain, ketika semakin banyak mahasiswa memperoleh IPK yang serupa, IPK perlahan kehilangan fungsinya sebagai pembeda kompetensi antarlulusan. Ketika semakin banyak lulusan memiliki capaian akademik yang tinggi, muncul pertanyaan kritis terkait; apakah fenomena ini benar-benar merepresentasikan peningkatan kualitas pembelajaran, atau justru menunjukkan bergesernya fungsi IPK dalam ekosistem pendidikan?
Pertanyaan tersebut dapat dibaca melalui perspektif ekonomi politik. Gillian Doyle, dalam Media Ownership: The Economics and Politics of Convergence and Concentration in the UK and European Media (2002), menjelaskan bahwa globalisasi dan konvergensi mendorong perusahaan media melakukan berbagai strategi, seperti merger, akuisisi, dan diversifikasi, untuk memperoleh efisiensi dan memperkuat posisi dalam persaingan pasar. Jika logika tersebut diterapkan pada konteks yang lebih luas, organisasi yang berada dalam lingkungan kompetitif akan cenderung menyesuaikan strategi demi mempertahankan posisinya.
Apabila logika tersebut ditarik ke dalam konteks pendidikan tinggi, khususnya perguruan tinggi yang juga harus bersaing memperoleh mahasiswa, penjagaan akreditasi dan juga reputasi institusi merupakan sebuah indikator fundamentalnya. Di sini, IPK dipandang tidak lagi hanya berperan sebagai instrumen evaluasi capaian belajar mahasiswa, tetapi juga menjadi representasi kualitas institusi di hadapan masyarakat.
Semakin tinggi rata-rata IPK yang ditampilkan, berpotensi semakin mudah publik membangun persepsi bahwa institusi tersebut berhasil menghasilkan lulusan yang unggul. Dalam kondisi demikian, angka akademik perlahan berubah menjadi aset reputasi akademik.
Pandangan tersebut sejalan dengan gagasan C. Edwin Baker dalam Media Concentration and Democracy yang menjelaskan bahwa media tidak seharusnya hanya berjalan mengikuti logika pasar, tetapi tetap menjalankan fungsi utamanya untuk melayani kepentingan publik.
Logika yang sama dapat digunakan untuk melihat pendidikan tinggi. Kampus sebagai institusi pendidikan semestinya tetap berorientasi pada kualitas pembelajaran dan pengembangan kompetensi mahasiswa. Namun, ketika keberhasilan institusi semakin sering direpresentasikan melalui indikator kuantitatif, seperti rata-rata IPK, terdapat kecenderungan bahwa angka akademik tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat evaluasi yang konkret dan sah, tetapi juga menjadi bagian dari citra institusi demi meraup kepentingan ekonomi.
IPK perlahan dikonstruksikan sebagai simbol utama mutu lulusan sekaligus kualitas institusi. Semakin tinggi rata-rata IPK yang ditampilkan, semakin kuat pula persepsi publik bahwa perguruan tinggi tersebut berhasil menghasilkan lulusan yang unggul. Akibatnya, perhatian masyarakat lebih mudah terpusat pada indikator kuantitatif yang dapat dipublikasikan dibandingkan kualitas proses belajar yang sesungguhnya.
Hal ini menyebabkan sektor akademik memicu sebuah paradoksalnya sendiri, ketika keberhasilan institusi semakin banyak direpresentasikan melalui indikator kuantitatif seperti rata-rata IPK, tingkat kelulusan, maupun kepuasan mahasiswa, terdapat kemungkinan bahwa proses pembelajaran secara perlahan ikut menyesuaikan diri terhadap indikator-indikator tersebut dan akhirnya institusi lebih berorientasi pada capaian yang mudah diukur dan dipublikasikan jika dibandingkan dengan kualitas pembelajaran yang lebih baik.
Logika tersebut menjadi semakin menarik ketika dikaitkan dengan mekanisme evaluasi di perguruan tinggi. Di banyak institusi, termasuk di Indonesia, mahasiswa memiliki ruang untuk menilai kinerja dosen melalui Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa (EDOM). Pada dasarnya, sistem ini dirancang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
Namun, bagaimana jika hasil evaluasi mahasiswa digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan administratif? Seperti promosi, insentif, maupun penilaian kinerja dosen. Bukankah ini menyebabkan dosen yang memberikan nilai lebih longgar cenderung memperoleh evaluasi yang lebih baik, sementara dosen yang menerapkan standar penilaian lebih tinggi berisiko menerima evaluasi yang lebih rendah? Jika iya, kondisi tersebut berpotensi mendorong terjadinya inflasi nilai, yakni kenaikan nilai akademik yang tidak selalu diikuti peningkatan kemampuan mahasiswa.
Jika kita kaji lebih dalam terkait penelitian oleh Stroebe (2020) dalam jurnalnya bertajuk “Student Evaluations of Teaching Encourages Poor Teaching and Contributes to Grade Inflation: A Theoretical and Empirical Analysis” menunjukkan bahwa hasil SET (Student Evaluation of Teaching) — yang biasa disebut EDOM, cenderung lebih tinggi pada dosen yang memberikan nilai lebih baik kepada mahasiswa. Hal ini menimbulkan sebuah kritik tentang bagaimana jika sekelompok mahasiswa terpapar ajaran dosen yang sama? Apakah mahasiswa dapat memandang dosen tersebut sebagai dosen pengajar yang baik?
Pandangan tersebut menyatakan bahwa hubungan antara nilai mata kuliah yang diperoleh mahasiswa dengan penilaian mereka terhadap dosen kemungkinan tidak merepresentasikan kualitas pengajaran, melainkan sekadar mencerminkan adanya bias dalam proses evaluasi. Pandangan yang berangkat dari adanya bias beranggapan bahwa ekspektasi terhadap nilai memengaruhi cara mahasiswa mengevaluasi dosen.
Beberapa faktor bias antara lain seperti daya tarik fisik, kesukaan mahasiswa pada dosen, minat mata kuliah, status minoritas, jenis kelamin, disiplin ilmu, bahkan kedekatan dengan dosen. Mahasiswa yang berharap memperoleh nilai tinggi cenderung memberikan penilaian yang lebih positif dibandingkan mereka yang memperkirakan akan memperoleh nilai rendah.
Stroebe menulis bahwa ketika SET (Student Evaluation of Teaching) atau EDOM dijadikan dasar promosi, kenaikan gaji, atau penilaian kinerja dosen, maka dosen memiliki insentif untuk menawarkan mata kuliah yang lebih mudah dan memberikan penilaian yang lebih longgar. Konsekuensi akhirnya adalah penurunan kualitas pengajaran dan inflasi nilai.
Menurutnya, besarnya perhatian pimpinan perguruan tinggi terhadap hasil SET mendorong dosen untuk memprioritaskan perolehan evaluasi yang tinggi. Kondisi tersebut memberikan ruang bagi mahasiswa untuk memengaruhi praktik pembelajaran yang mereka terima.
Permasalahan ini semakin kompleks karena SET dinilai tidak mencerminkan efektivitas pengajaran secara akurat, sementara sebagian besar mahasiswa cenderung kurang termotivasi untuk menjalani proses belajar secara mendalam dan lebih memilih pendekatan yang mempermudah pencapaian nilai yang tinggi.
Jika dosen terdorong mengejar evaluasi mahasiswa yang tinggi, sementara perguruan tinggi berada dalam persaingan memperoleh mahasiswa dan menjaga reputasi, maka terbentuklah sebuah siklus yang saling menguatkan. Mahasiswa menginginkan nilai tinggi, dosen terdorong memberikan penilaian yang lebih longgar, dan institusi memperoleh rata-rata IPK yang semakin baik sebagai representasi kualitasnya di mata publik.
Sehingga, IPK berpotensi mengalami pergeseran fungsi. Nilai akademik tidak lagi semata-mata menjadi alat evaluasi hasil belajar, tetapi juga menjadi bagian dari representasi mutu institusi.
DAFTAR PUSTAKA:
Baker, C. E. (2007). Media concentration and democracy: Why ownership matters. Cambridge University Press.
Stroebe, W. (2020). Student evaluations of teaching encourage poor teaching and contribute to grade inflation: A theoretical and empirical analysis. Basic and Applied Social Psychology, 42(4), 276–294. https://doi.org/10.1080/01973533.2020.1756817
Doyle, G. (2002). Media ownership: The economics and politics of convergence and concentration in the UK and European media. SAGE Publications.
