TEMPO.CO, Jakarta - Kebijakan tarif global yang dibuat Presiden AS Donald Trump membuat negara-negara di seluruh dunia kelimpungan. Hal ini karena ia pada 2 April 2025 mengumumkan kenaikan tarif impor sedikitnya 10 persen ke banyak negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia.
Sekitar 60 negara bakal dikenai tarif timbal balik atau resiprokal separuh dari tarif yang mereka berlakukan terhadap AS. Berdasarkan daftar tersebut, Indonesia bukan negara satu-satunya di kawasan Asia Tenggara yang menjadi korban dagang AS.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ada Malaysia, Kamboja, Vietnam serta Thailand dengan masing-masing kenaikan tarif 24 persen, 49 persen, 46 persen dan 36 persen. Indonesia berada di urutan ke delapan daftar negara-negara yang terkena kenaikan tarif AS, dengan besaran 32 persen.
"Globalisasi, seperti yang telah kita kenal selama beberapa dekade terakhir, telah tamat," kata Sekretaris Utama Kementerian Keuangan Inggris, Darren Jones, dalam wawancara dengan BBC yang dikutip Antara, Senin, 7 April 2025.
Sejumlah pemerintahan dibuat sibuk. Gedung Putih mengklaim lebih dari 50 negara telah menghubungi mereka untuk merundingkan kembali soal tarif impor yang diterapkan Presiden Trump Dalam wawancara di acara 'This Week' ABC News yang dikutip dari Al Arabiya, Direktur Dewan Ekonomi Nasional AS Kevin Hassett membantah bahwa tarif tersebut merupakan bagian dari strategi Trump menghancurkan pasar keuangan guna menekan Federal Reserve AS agar memangkas suku bunga.
Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah akan berunding dengan Amerika Serikat untuk bernegosiasi masalah tarif impor yang dikenakan oleh Trump.
Prabowo mengatakan Indonesia menghadapi tantangan setelah negara-negara dunia digoncang perang dagang karena tarif Trump. Namun ia menegaskan bahwa Indonesia memiliki kekuatan untuk berunding dengan AS.
Selain nego dengan AS, Prabowo juga menemui Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di kompleks Seri Perdana, Putrajaya, pada Ahad, 6 April 2025, untuk membahas sikap ASEAN. Sebelumnya, Prabowo bicara dengan empat pemimpin negara anggota Asean secara virtual pada 5 April 2025, yakni PM Malaysia Anwar Ibrahim, Sultan Brunei Hassanal Bolkiah, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Junior, dan PM Singapura Lawrence Wong.
Belum diketahui sikap ASEAN terhadap kebijakan Trump ini. Sejumlah asosiasi pengusaha mengkhawatirkan tarif AS itu akan memangkas ekspor Indonesia yang bisa berbuntut pada pengurangan pekerja alias PHK.
Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia atau Asmindo mengatakan Amerika menyumbang 60 persen dari total nilai ekspor mebel sebesar US$ 2,2 miliar.
Dengan adanya tarif impor baru, Ketua Umum Asmindo Dedy Rochimat memprediksi produk mebel Indonesia akan mengalami penurunan daya saing di Amerika. "Penurunan utilitas pada ujungnya akan berdampak pada pengurangan tenaga kerja," kata Dedy dalam keterangan resmi pada Minggu, 6 April 2025.
Dalih Hukum Trump
Gedung Putih dalam rilisnya pada 2 April 2025, menyebutkan bahwa tata niaga global saat ini memungkinkan mereka yang menggunakan praktik perdagangan tidak adil bisa maju, sementara mereka yang bermain sesuai aturan tertinggal.
"Pada tahun 2024, defisit perdagangan barang kita melampaui $1,2 triliun—krisis yang tidak berkelanjutan yang diabaikan oleh kepemimpinan sebelumnya," kata Gedung Putih.
Tarif ini berupaya mengatasi ketidakadilan perdagangan global, mengembalikan manufaktur, dan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi rakyat Amerika, kata Gedung Putih.
"Presiden Trump menggunakan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional tahun 1977 (IEEPA) untuk mengatasi keadaan darurat nasional yang ditimbulkan oleh defisit perdagangan yang besar dan terus-menerus yang didorong oleh tidak adanya timbal balik dalam hubungan perdagangan kita dan kebijakan berbahaya lainnya seperti manipulasi mata uang dan pajak pertambahan nilai (PPN) yang tinggi oleh negara lain."
Dalam rilis Gedung Puti itu disebutkan, bahwa peningkatan manufaktur dalam negeri sangat penting bagi keamanan nasional AS. Pada 2023, produk manufaktur AS sebagai bagian dari manufaktur global adalah 17,4%, turun dari 28,4% pada tahun 2001. Penurunan ini mengurangi kapasitas manufaktur AS.
Kebutuhan untuk mempertahankan kapasitas manufaktur domestik yang tangguh khususnya sangat mendesak di sektor-sektor maju seperti otomotif, pembuatan kapal, farmasi, peralatan transportasi, produk teknologi, peralatan mesin, dan logam dasar dan fabrikasi, di mana hilangnya kapasitas dapat secara permanen melemahkan daya saing AS.
Stok barang militer AS terlalu rendah untuk dapat memenuhi kepentingan pertahanan nasional AS. "Jika AS ingin mempertahankan payung keamanan yang efektif untuk melindungi warga negaranya dan tanah airnya, serta sekutu dan mitranya, AS perlu memiliki ekosistem manufaktur dan produksi barang hulu yang besar," demikian alasan yang dibuat Trump untuk melegalkan tindaknnya.
Dengan menggunakan kewenangan IEEPA-nya, Presiden Trump akan mengenakan tarif 10% pada semua negara. Ini akan berlaku mulai 5 April 2025
Negara-negara membantah tudingan Trump itu. Malaysia misalnya, membantah telah mengenakan tarif 47 persen pada produk AS.
Cina menyiapkan tindakan balasan. Dikutip dari CNA Lifestyle, Cina juga memperketat ekspor terhadap beberapa bahan baku langka yang sangat dibutuhkan oleh industri AS, seperti mineral bumi langka yang digunakan dalam teknologi tinggi dan produk elektronik.
Kebijakan Trump ini dikhawatirkan akan memicu resesi dunia.
Dewi Rina Cahyani, Dian Rahma Fika berkontribusi dalam penulisan artikel ini
