1 day ago
5
Yogyakarta, CNN Indonesia --
Universitas Gadjah Mada (UGM) mengklaim telah menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap sebagai dosen kepada Edy Meiyanto, guru besar Fakultas Farmasi kampus tersebut yang terbukti telah melakukan kekerasan seksual.
"Pimpinan Universitas Gadjah Mada juga sudah menjatuhkan sanksi kepada Pelaku berupa pemberhentian tetap dari jabatan sebagai dosen. Penjatuhan sanksi ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku," kata Sekretaris Universitas UGM, Andi Sandi Antonius dalam keterangannya, Minggu (6/4).
Menurut Andi Sandi, sanksi didasarkan pada temuan, catatan, dan bukti-bukti dalam proses pemeriksaan, Komite Pemeriksa bentukan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) UGM yang menindaklanjuti laporan dari Fakultas Farmasi terkait dugaan kasus Edy.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Komite Pemeriksa menyimpulkan bahwa terlapor terbukti melakukan Tindakan Kekerasan Seksual yang melanggar Pasal 3 ayat (2) Huruf l Peraturan Rektor UGM No. 1 Tahun 2023 dan Pasal 3 ayat (2) Huruf m Peraturan Rektor UGM No. 1 Tahun 2023.
Terlapor, menurut Andi Sandi, juga terbukti telah melanggar kode etik dosen. Hasil putusan penjatuhan sanksi berdasarkan pada Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada nomor 95/UN1.P/KPT/HUKOR/2025 tentang Sanksi terhadap Dosen Fakultas Farmasi tertanggal 20 Januari 2025.
Andi memastikan bahwa universitas dan fakultas telah melakan langkah awal dengan membebaskan terlapor dari kegiatan tridharma perguruan tinggi, serta jabatan sebagai Ketua Cancer Chemoprevention Research Center (CCRC) Fakultas Farmasi berdasarkan pada Keputusan Dekan Farmasi UGM pada 12 Juli 2024.
"Keputusan Dekan Farmasi ini ditetapkan jauh sebelum proses pemeriksaan selesai dan dijatuhkan sanksi kepada yang bersangkutan, untuk kepentingan para korban dan untuk memberikan jaminan ruang aman bagi seluruh sivitas akademika di fakultas," ungkapnya.
"Selain itu, UGM melalui Satgas PPKS UGM terus memberikan pelayanan, perlindungan, pemulihan, dan pemberdayaan pada korban sesuai dengan kebutuhan para korban," tutup Andi.
Sebelumnya diberitakan, Andi Sandi menyebut kasus ini terkuak berkat laporan pimpinan Fakultas Farmasi kepada rektorat mengenai dugaan tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh Edy pada awal 2024 lalu. Korbannya, Andi tak merinci.
Namun, berdasarkan laporan Satgas PPKS UGM, total 13 orang dimintai keterangan terkait kasus ini. Mereka adalah saksi dan korban dari Edy.
"Apakah ini seluruhnya mahasiswa atau pun ada juga tendik dosen, kami tidak melihat detail itu," kata Andi Sandi saat dihubungi, Jumat (4/4).
Menurut Andi Sandi, Edy tak mengindahkan instruksi tentang seluruh kegiatan perkuliahan yang harusnya dilakukan di lingkungan kampus. Sementara hasil pemeriksaan internal mengungkap tindak kekerasan seksual oleh Edy terjadi di luar area UGM selama 2023-2024.
"Kalau dilihat dari ininya (modus) ada diskusi, ada juga bimbingan, ada juga pertemuan di luar untuk membahas kegiatan-kegiatan ataupun lomba yang sedang diikuti," beber Andi Sandi.
Mengacu rekomendasi Satgas PPKS, rektorat sekarang ini juga tengah memproses pemecatan Edy sebagai ASN. Andi menjelaskan, pada pertengahan Maret 2025 kemarin keputusan Menteri Dikti Saintek mendelegasikan urusan pemberhentian tetap alias pemecatan Edy langsung oleh rektor UGM.
"Oleh karena itu, kami ini setelah waktu liburan Idul Fitri ini, kita akan menetapkan keputusan itu. Dan keputusan rektornya itu menyebutkan yang bersangkutan untuk dikenai sanksi sedang sampai berat," imbuh Andi Sandi.
Adapun untuk status guru besar Edy pascakasus ini, kata Andy, akan ditentukan oleh Kementerian Dikti Saintek.
(kum/dal)
