Gaji Muhadjir Effendy yang jadi Komisaris Utama BSI

TEMPO.CO, Jakarta -Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI resmi merombak jajaran Direksi dan Dewan Komisaris. Salah satunya ada Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri periode 2022-2027 Muhadjir Effendy yang ditetapkan sebagai Komisaris Utama. “Kami meyakini keputusan pemegang saham ini akan menjadikan pengurus perseroan semakin solid, meraih kinerja yang berkelanjutan untuk menjadikan BSI bisa bersaing di kancah global,” kata Wakil Direktur Utama BSI Bob Tyasika Ananta dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat, 16 Mei 2025.

Lantas, berapa gaji yang bakal diterima Muhadjir Effendy? 

Gaji Komisaris Utama BSI

Berdasarkan Laporan Tahunan 2024 BSI, indikator dalam menetapkan paket remunerasi atau penghasilan Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) berupa kinerja keuangan, pemenuhan ketentuan penghapusan aset, keadilan, serta pertimbangan target dan strategi jangka panjang. 

Remunerasi Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS BSI merupakan penghasilan dalam bentuk keuangan (non-natura), termasuk gaji, tunjangan, kompensasi dalam bentuk saham, bonus, dan bentuk remunerasi lainnya. Selain itu, terdapat tunjangan lainnya berupa fasilitas yang diterima dalam bentuk keuangan. 

Tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi BSI terdiri dari tunjangan hari raya (THR) keagamaan, tunjangan perumahan dan utilitas, fasilitas kendaraan dan tunjangan transportasi, fasilitas kesehatan, fasilitas keanggotaan klub dan keanggotaan asosiasi profesi, fasilitas biaya komunikasi, fasilitas kantor non-inventaris, fasilitas perjalanan, fasilitas bantuan hukum, serta cuti.  

Pada 2024, BSI menggelontorkan total remunerasi untuk Dewan Komisaris mencapai Rp 25.491.161.199. Angka itu terdiri dari honorarium untuk 10 orang sebesar Rp 15.099.884.161, tunjangan transportasi untuk 10 orang sebesar Rp 2.849.577.548, THR untuk 10 orang sebesar Rp 1.176.070.000, dan asuransi purnajabatan untuk tujuh orang sebesar Rp 6.237.244.490. 

Adapun mengutip Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara elektronik (e-LHKPN) yang dilihat dari laman Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Muhadjir Effendy terpantau pertama kali menyampaikan total hartanya ketika menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) periode 2014-2019, yaitu sebesar Rp 41.526.668.112 (2016), naik menjadi Rp 84.548.815.919 (2017), dan turun menjadi Rp 81.007.102.922 (2018). 

Kemudian, Muhadjir menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) periode 2019-2024. Selama menjadi anggota Kabinet Indonesia Maju, dia menyerahkan LHKPN sebanyak lima kali, yaitu masing-masing Rp 81.007.102.922 (2019), Rp 72.624.257.063 (2020), Rp 66.249.854.317 (2021), Rp 44.684.854.317 (2022), dan Rp 44.580.993.681 (2023). 

Muhadjir juga mempunyai dua unit alat transportasi yang diklaim berasal dari hasil sendiri. Kendaraan miliknya berupa motor Yamaha Aerox (2022) senilai Rp 20 juta dan mobil Suzuki XL7415F HX (4)(2) A/T (2024) senilai Rp 300 juta.