Fasilitas Dasar belum Rampung, Warga Ragu Huni Huntap

Suasana Hunian Tetap (Huntap) di Desa Dolok Nauli, Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara-Sumatera Utara. Hingga kini, sebagian penerima manfaat belum menempati rumah tersebut karena akses jalan utama, aliran listrik, dan layanan air bersih belum(MI/Januari Hutabarat )

RATUSAN korban bencana di Desa Dolok Nauli, Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatra Utara, hingga kini belum dapat menempati Hunian Tetap (Huntap) yang telah selesai dibangun. Sebanyak 103 unit rumah yang dibangun pascabencana tahun 2025 tersebut masih terbengkalai akibat belum tersedianya fasilitas dasar yang memadai.

Berdasarkan pantauan di lapangan, kendala utama yang dihadapi warga adalah akses jalan menuju kawasan huntap yang belum layak, jaringan listrik yang belum berfungsi, serta belum mengalirnya air bersih. Kondisi ini memaksa para penerima manfaat tetap bertahan di tempat pengungsian atau memperpanjang sewa rumah.

Keluhan Warga dan Kondisi Bangunan

Selain persoalan infrastruktur pendukung, sejumlah warga juga mengeluhkan kualitas fisik bangunan. Beberapa penerima manfaat melaporkan adanya kebocoran pada bagian atap rumah, sehingga memerlukan perbaikan lebih lanjut sebelum benar-benar layak untuk dihuni.

R. Siregar, salah seorang penerima manfaat, mengungkapkan kekhawatirannya untuk pindah ke lokasi tersebut. Menurutnya, ketiadaan listrik dan air menjadi penghambat utama bagi warga untuk memulai kehidupan baru di huntap tersebut.

"Kami berharap kebutuhan dasar di kawasan huntap segera dipenuhi. Masih ada warga yang terpaksa memperpanjang kontrak rumah sewa karena listrik dan air bersih belum tersedia," ujar Siregar.

Penjelasan Pemerintah Kabupaten

Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kabupaten Tapanuli Utara, Nokman Simanungkalit, memberikan konfirmasi pada Jumat (10/7). Ia menjelaskan bahwa penyediaan listrik saat ini sedang dalam tahap pemasangan jaringan setelah adanya nota kesepahaman (MoU) antara Pemkab Tapanuli Utara dengan PLN.

Terkait air bersih, Nokman menyebutkan bahwa pihak pelaksana tengah mengerjakan pemasangan jaringan perpipaan. Sementara untuk akses jalan, pengerjaannya baru akan dilakukan setelah pembangunan tembok penahan tanah (TPT) di belakang kawasan perumahan rampung.

"Pembangunan jalan utama akan ditangani instansi terkait setelah pekerjaan TPT selesai, karena saat ini akses tersebut masih digunakan oleh kendaraan berat pengangkut material," jelas Nokman.

Pemerintah Desa Tidak Dilibatkan

Di sisi lain, Kepala Desa Dolok Nauli, Jonas Aritonang, mengungkapkan fakta bahwa pemerintah desa tidak dilibatkan dalam proses pembangunan huntap tersebut. Hal ini menyebabkan koordinasi terkait kendala yang dialami warga dilakukan langsung antara warga dengan pihak pelaksana atau dinas terkait.

"Kami tidak dilibatkan dalam pembangunan huntap. Kalau ada kendala yang dialami warga, selama ini mereka berkoordinasi langsung dengan pihak pelaksana dan dinas terkait," kata Jonas singkat.

Keterlambatan penyediaan infrastruktur dasar ini membuat tujuan pembangunan huntap sebagai hunian layak bagi korban bencana belum sepenuhnya tercapai. Warga kini mendesak pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait untuk segera menuntaskan pekerjaan pendukung agar 103 unit rumah bantuan tersebut dapat segera ditempati secara fungsional. (JI/I-1)