TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah memastikan program satu juta rumah di pesisir masuk ke dalam program 3 juta rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Meski begitu, program perumahan di pesisir hingga kini belum memiliki regulasi.
“Dalam Undang-Undang tidak ada konsep rumah pesisir,” kata Fahri dalam Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Perdesaan di Kementerian Dalam Negeri pada Selasa, 29 April 2025.
Fahri menjelaskan pembangunan rumah di pesisir nantinya harus menggunakan konsep bebas banjir rob. Artinya, bagian bawah rumah tidak boleh ada bangunan.
Dengan begitu, kata Fahri, bagian bawah rumah apung di pesisir bisa digunakan untuk bekerja bahkan saat gelombang air surut. Misalnya, untuk memperbaiki mesin kapal atau menganyam alat tangkap.
"Kalau ada air datang, ombak atau gelombang datang, enggak kena atasnya,” ujar Fahri. “Konsep ini belum ada, belum kita regulasikan. Di regulasi yang baru mesti kami buat.”
Lebih lanjut, meskipun belum ada regulasinya, Fahri mengatakan Presiden Prabowo telah memberi contoh melalui inisiasi program pembangunan 200 unit rumah apung di Muara Angke, pesisir utara Jakarta.
Menteri PKP Maruarar Sirait juga telah menyerahkan 30 unit rumah di kampung nelayan itu pada Kamis, 17 April 2025. Adapun proyek ini merupakan kolaborasi antara PT PAL Indonesia, Universitas Pertahanan (Unhan), dan PT Panca Karya Unggul Abadi melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
Presiden Direktur PT Harum Energy Laurence Barki menyebut jumlah dana CSR yang disalurkan untuk pembangunan 30 rumah panggung senilai Rp 4,5 miliar. "Biaya pembangunan per unit rumah Rp 150 juta sehingga dana CSR yang diserahkan oleh PT Harum Energy/PT Santan Batubara senilai Rp 4,5 miliar, serta Rp 300 juta untuk bantuan mobil ambulans,” kata dia.
Pilihan Editor: Angin Segar Proyek 3 Juta Rumah
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
