Elon Musk, bentuk lain anomali demokrasi AS

Jakarta (ANTARA) - Elon Musk mengeluarkan dana sebesar 277 juta dolar AS (Rp4,57 triliun) untuk membantu mengampanyekan Donald Trump dan para calon anggota legislatif serta calon kepala daerah dari Partai Republik selama Pemilu 2024.

Orang terkaya di dunia itu menjadi donatur terbesar selama Pemilu 2024 itu.

Miliarder superkaya yang mengepalai lini-lini bisnis teknologi tercanggih di dunia itu kemudian diangkat sebagai penasihat terpercaya Donald Trump tak lama setelah Trump dilantik sebagap presiden AS pada 20 Januari 2025.

Saking besarnya sumbangsih Musk, Trump membentuk departemen baru untuk sepak terjang bos Tesla, SpaceX, dan media sosial X dalam membantu pemerintahannya, yakni Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE).

Tujuan pendirian departemen baru ini adalah memodernisasi teknologi dan piranti lunak pemerintah federal atau pemerintah pusat, demi memaksimalkan efisiensi dan produktivitas pemerintahan.

Departemen ini menempuh langkah-langkah drastis nan radikal, mulai dari memangkas jumlah pegawai negeri, mengakses data dari berbagai kementerian atau lembaga, sampai memotong anggaran untuk program-program keberagaman, kesetaraan, dan inklusi (DEI), perubahan iklim, bantuan luar negeri, perlindungan konsumen, dan penelitian ilmiah.

Kekuasaan departemen ini sangat luas karena bisa memangkas anggaran dan sumber daya lembaga-lembaga pemerintahan di AS.

Selain itu, dengan alasan demi mengetahui dan meneliti pos-pos operasi pemerintahan yang memerlukan efisiensi, Musk bisa dengan bebas mengakses informasi yang paling rahasia sekalipun.

Sejumlah kalangan mengkhawatirkan keistimewaan yang dilekatkan kepada Musk, terutama para pemimpin Demokrat yang mengkritik kuasa maha besar orang yang mendapatkan jabatan bukan sebagai hasil pemilu, melainkan dari penunjukan politik.

Sorotan terhadap Musk semakin mengemuka ketika media massa AS menyingkapkan fakta bahwa Musk telah dibriefing oleh Departemen Pertahanan mengenai skenario perang antara AS dan China.

Informasi itu pertama kali diungkapkan oleh New York Times, dan kemudian menjadi kabar menghebohkan di AS.

Baca juga: Lebih dari 400 pegawai USAID dikabarkan telah dipecat

Baca juga: Gedung Putih klaim Musk tak punya wewenang mengambil keputusan

Benturan kepentingan

Sejumlah kalangan di AS khawatir briefing skenario perang AS-China itu membahayakan kepentingan AS mengingat Musk memiliki benturan kepentingan karena dia memiliki kepentingan bisnis yang besar di China.

John Mac Ghlionn yang merupakan pengamat dampak teknologi, mengupas soal itu dalam The Hill pada 16 Maret. Menurutnya, selain sering menyanjung China, Musk memiliki jaringan kepentingan bisnis yang besar di China, khususnya pabrik Tesla Gigafactory Shanghai yang mustahil berdiri tanpa persetujuan pemerintah atau Partai Komunis China.

Mac Ghlionn menyatakan pemerintahan Presiden Xi Jinping menawari Tesla dengan hak-hak istimewa yang tidak diberikan kepada para produsen mobil asing lainnya di China.

Tesla sendiri mendapatkan pasokan manufaktur dan produksi baterai dari China, yang turut memastikan bisnis mobil listrik dan antariksa Elon Musk berjalan mulus.

Hubungan ini membuat orang-orang seperti Mac Ghlionn menganggap Musk rawan dimanfaatkan China.

Mereka khawatir, kehadiran kepentingan Musk di China dan dimensi hubungannya dengan penguasa China, menjadi jalan untuk China dalam mendapatkan akses terhadap rahasia-rahasia AS, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kekhawatiran itu semakin besar mengingat Musk tengah mengepalai DOGE yang atas nama efisiensi, bisa dengan bebas mengakses setiap program semua departemen atau lembaga AS.

DOGE yang agresif menyunat puluhan miliar dolar AS belanja pemerintah AS dan mengamputasi sejumlah lembaga pemerintah pun akhirnya dianggap sejumlah kalangan sebagai terlalu berkuasa, apalagi tak ada lembaga lain yang mengawasi sepak terjang departemen baru ini.

Sebaliknya, dengan berlindung di balik DOGE, Musk melanggengkan cengkeraman di perusahaan-perusahaan besar yang memegang kontrak bernilai miliaran dolar AS untuk mengerjakan proyek-proyek pemerintah, termasuk perusahaan-perusahaan miliknya.

Padahal, mengutip laporan The Guardian pada 28 Februari 2025, sejumlah perusahaan Musk tengah menghadapi tuntutan dan penyelidikan dari badan-badan pemerintah AS, termasuk Badan Perlindungan Keuangan Konsumen (CFPB) yang sedang menyelidiki kebijakan utang Tesla.

Sebelum ini, Tesla, SpaceX dan perusahaan-perusahaan Musk yang lain pernah diselidiki atau dijatuhi denda oleh CFPB, Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) dan Badan Penerbangan Federal (FAA).

Kini, dengan kekuasaan yang dianggap "terlalu besar" itu, Musk bisa "menjinakkan" lembaga-lembaga itu atas nama efisiensi, dengan menyingkirkan atau membungkam orang-orang yang kritis di dalam lembaga-lembaga itu.

Baca juga: Saham Tesla rontok, alami penurunan terbesar dalam 5 tahun terakhir

Baca juga: Musk sarankan Zelenskky cari amnesti di negara netral demi perdamaian

Terlalu berkuasa

Bukan hanya benturan kepentingan, Musk juga disorot karena perilakunya yang tidak stabil dan agresif.

Citranya mulai cemar setelah memperlihatkan "salam bergaya Nazi" saat pelantikan Donald Trump, yang sudah menjadi garis merah yang tak boleh dilewati oleh masyarakat Barat. Dia juga aktif mempromosikan pesan-pesan ekstrem kanan, tak saja di AS, tapi juga di beberapa negara Barat.

Citra buruknya itu lalu merembet kepada produk-produk buatan perusahaannya, terutama Tesla.

Meminjam laporan NBC News pada 18 Maret, Tesla yang pernah menjadi simbol kaum progresif, kini ditinggalkan oleh tokoh-tokoh dan masyarakat progresif AS yang dulu merupakan konsumen-konsumennya yang paling fanatik, karena mereka menganggap pengaruh politik Musk sudah terlalu luas di AS.

Saking derasnya aksi ini, termasuk dengan menyerukan boikot Tesla, Presiden Donald Trump mengimbau para pendukungnya agar membeli Tesla, guna membantu Tesla dari penurunan permintaan akibat gerakan sosial.

Mayoritas rakyat AS sendiri, seperti disebutkan jajak pendapat Quinnipiac University pertengahan Maret lalu, menilai Musk memiliki kuasa yang terlalu besar dalam mempengaruhi negara.

55 persen responden menilai kekuasaan Musk terlalu besar, sedangkan 60 persen responden tak setuju dengan cara Musk dan DOGE dalam mengamputasi operasional pemerintahan, dengan memecat pegawai negeri dan memangkas badan-badan pemerintah.

Apa yang terjadi pada Musk merupakan antitesis dari kecenderungan yang terjadi di banyak negara, termasuk dunia Barat sendiri, apalagi dibandingkan dengan China yang memiliki sistem demokrasi yang berbeda diametral dengan AS.

Jika China mengendalikan orang-orang kaya seperti Jack Ma agar perannya tidak melebihi negara, maka AS menyerahkan kuasa negara kepada orang-orang superkaya.

Ironisnya, orang-orang superkaya seperti Elon Musk mesra bercengkerama dengan China, padahal presidennya sendiri menempatkan negara ini sebagai musuh utama AS.

Dan inilah bentuk lain dari anomali dan hipokrasi demokrasi yang dimenangkan orang-orang kaya di AS.

Baca juga: Dikritik Elon Musk, Pentagon luncurkan investigasi kebocoran data

Baca juga: Perusahaan Elon Musk akuisisi perusahaan rintisan video AI Hotshot

Copyright © ANTARA 2025