Dorong Diplomasi Bebas Aktif untuk Dukung Kemerdekaan Palestina

Ketua Badan Diplomasi dan Pembinaan Luar Negeri DPP PKS Muhammad Arfian.(dok.istimewa)

BADAN Diplomasi dan Pembinaan Luar Negeri DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar Dialog Tujuh Benua bertema "Diplomasi Bebas Aktif Indonesia dalam Dinamika Isu Palestina" secara daring pada Sabtu (29/8). Dialog yang berlangsung melalui Zoom Meeting tersebut membahas peran politik luar negeri bebas aktif Indonesia dalam merespons perkembangan isu Palestina, sekaligus mendorong langkah diplomatik konkret untuk mendukung kemerdekaan Palestina.

Ketua Badan Diplomasi dan Pembinaan Luar Negeri DPP PKS Muhammad Arfian mengatakan peringatan 81 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia turut menjadi momentum penyelenggaraan agenda ini. DPP PKS menilai kemerdekaan Indonesia tidak hanya menjadi warisan sejarah, tetapi juga amanah moral untuk turut membela bangsa-bangsa yang masih menghadapi penjajahan. Semangat Islam rahmatan lil 'alamin juga menjadi landasan yang ditekankan dalam forum tersebut, terutama dalam upaya mendorong keadilan, menjaga martabat manusia, dan mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan.

Ia mengatakan forum tersebut digelar di tengah berlanjutnya penderitaan warga Palestina, khususnya di Jalur Gaza. DPP PKS menilai kondisi tersebut membutuhkan mekanisme perdamaian yang efektif, adil, inklusif, serta mengedepankan perlindungan terhadap warga sipil.

Dalam dialog tersebut, kata Arfian, peserta membahas bagaimana prinsip politik luar negeri bebas aktif dapat diterjemahkan ke dalam langkah diplomatik untuk mendorong penghentian kekerasan, pemulihan kemanusiaan, dan pemenuhan hak bangsa Palestina untuk merdeka.

 "Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP). Keterlibatan tersebut ditandai dengan penandatanganan piagam oleh Presiden Republik Indonesia pada Januari 2026 dan partisipasi Indonesia dalam pertemuan perdana forum tersebut pada Februari 2026," ujarnya, dikutip Senin (7/9).

Dia mengatakan keterlibatan Indonesia di BoP membuka ruang sekaligus tanggung jawab strategis baru dalam diplomasi internasional. Karena itu, peran Indonesia dalam forum tersebut perlu dikaji agar tetap sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif, hukum internasional, solusi dua negara, serta kepentingan rakyat Palestina.

Pembahasan juga dikaitkan dengan amanat Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan komitmen Indonesia untuk menghapuskan penjajahan di atas dunia dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Melalui forum tersebut, menurut Arfian, DPP PKS mendorong penguatan pemahaman mengenai relevansi diplomasi bebas aktif Indonesia dalam dinamika global, termasuk konsistensi dukungan diplomatik bagi kemerdekaan Palestina.

Forum ini juga diarahkan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang konkret, adaptif, dan dapat ditindaklanjuti, serta meningkatkan pemahaman publik dan pemangku kepentingan mengenai posisi Indonesia dan respons global terhadap perkembangan di Palestina.

"Badan Diplomasi dan Pembinaan Luar Negeri merupakan unsur DPP PKS yang menjalankan penguatan diplomasi, jejaring, dan pembinaan luar negeri sebagai bagian dari kontribusi PKS dalam isu global, kepentingan nasional, kemanusiaan, dan perdamaian dunia," pungkasnya.

Adapun narasumber dalam dialog tersebut yakni Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen DPR RI Syahrul Aidi Maazat dan akademisi Hubungan Internasional Universitas Indonesia Shofwan Al Banna Choiruzzad. Diskusi dimoderatori R. Agoeng Wibowo dan dipandu Tholhah sebagai pembawa acara. Peserta dialog terdiri atas pengurus DPP PKS, ketua DPW PKS se-Indonesia, PIP PKS di luar negeri, serta anggota dan simpatisan PKS dari berbagai negara.

 (Cah)