TEMPO.CO, Bandung – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan akan meneruskan rencananya menjalankan program pendidikan karakter dengan melibatkan TNI/Polri. Langkah itu dilakukan untuk menangani anak-anak 'nakal'.
Dedi mencontohkan perilaku anak yang terlibat geng motor dan mengalami masalah di rumah sehingga mereka tak mampu menyelesaikan sekolah. “(Maka) hari ini kita akan merumuskan dengan bupati/wali kota, nanti anak-anak yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi mendidik, nanti (anaknya) akan kita ‘wajib militer’-kan,” kata dia di Bandung, Senin, 28 April 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dedi mengatakan, anak-anak yang akan disertakan dalam program pendidikan karakter tersebut bergantung pada persetujuan orang tuanya. Misalnya, anak yang didapati terlibat tawuran, nanti orang tuanya akan dipanggil.
“Nanti saya panggil orang tuanya, mau bagaimana, sanggup mendidik anak atau kita sekolahkan di sekolah militer. Nanti di kompleks tentara atau di kompleks polisi, kita sekolahkan di situ selama 1 tahun, minimalnya 6 bulan, sampai dia berubah,” kata Dedi.
Menurut Dedi, dengan konsep itu, anak tersebut tetap menjalani sekolah seperti sekolah biasa, hanya lokasinya berada di barak militer atau polisi. “Sekolahnya tetap, mereka berafiliasi pada SMP mana, tapi kelasnya khusus,” kata dia.
Dedi mengklaim program tersebut salah satunya untuk menyelesaikan persoalan anak yang terlibat dengan geng motor. “Kita harus mulai cepat, enggak bisa lagi terus-terusan wacana, dari dulu geng motor gak selesai selesai, harus tuntas,” kata dia.
Menurut Dedi, sudah ada kabupaten/kota yang bersedia memulai rencananya tersebut. Namun ia tidak memerincinya. “Mulai Mei kita sudah mulai jalan, ada beberapa kabupaten yang sudah menyiapkan,” kata dia.
Rencana Dedi ini ditanggapi oleh Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat. Ia menilai rencsna tersebut kurang tepat. Sebab, kementeriannya sudah memiliki mekanisme yang baku untuk menangani anak-anak yang butuh bimbingan.
"Kita sudah punya mekanisme yaitu dengan guru-guru bimbingan konseling (BK). Jadi, untuk menangani persoalan, masalah-masalah yang berkaitan dengan siswa, termasuk di dalamnya yang disebut kenakalan siswa, itu ditangani oleh guru BK,” kata Atip kepada Tempo, Senin, 28 April 2025.
Atip menjelaskan pendekatan yang tepat harusnya menggunakan pendekatan edukatif. Menurut dia, langkah mngirim anak yang bermasalah ke barak militer bukan menjadi solusi. “Nanti malah konotasinya kurang baik. Kok militerisasi di dalam pendidikan Indonesia?” ujarnya.
Menurut Atip, pendekatan militer tak sepenuhnya salah. Tetapi, untuk kasus bimbingan siswa, sebaiknya pendekatan yang diterapkan ialah pendekatan yang lebih edukatif. “Militer tepat untuk satu hal. Tapi tampaknya tidak begitu pas untuk yang berkaitan dengan pendidikan. Itu sudah dengan guru-guru BK saja, bimbingan konseling,” kata dia.
Adapun rencana Dedi Mulyadi mengirim anak ke barak TNI atau Polri disampaikan saat menghadiri HUT ke-26 Kota Depok di Jalan Margonda Raya pada Jumat, 25 April 2025.
"Saya mau buat program, anak-anak yang nakal di rumahnya enggak mau sekolah, pengen jajan terus, balapan motor terus, sama orang tuanya melawan diserahin ke pemerintah Kota Depok untuk dibina di komplek militer dan komplek Polisi, setuju enggak," kata Dedi.
Ia pun berharap Wali Kota Depok Supian Suri bisa berkoordinasi dengan aparat kepolisian dan militer setempat. Menurut Dedi, ia akan menyiapkan anggaran untuk 6 bulan atau bahkan hingga satu tahun agar anak-anak yang berperilaku nakal itu dibina oleh TNI dan Polri. "Nanti udah baik baru dibalikin ke orang tuanya," kata Dedi.
