TEMPO.CO, Jakarta - Sejak terpilih menjadi gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kerap melontarkan gagasan dan kebijakan yang menuai pro dan kontra di masyarakat. Berbagai wacana dan kebijakan dilontarkan mantan Bupati Purwakarta ini kemudian menuai polemik dari berbagai kalangan.
Yang paling hangat pada 29 April 2025, Dedi mengusulkan syarat bagi penerima bantuan sosial masyarakat prasejahtera di wilayahnya. Bahkan, dia akan memberikan insentif sebesar Rp500 ribu bagi warga yang bersedia melakukan vasektomi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kebijakan Dedi sering dianggap sensasional. Bahkan, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud sempat menyebut Dedi sebagai gubernur konten dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, 29 April 2025.
Berbagai gebrakan Dedi sejak menjabat sebagai orang nomor satu di Tanah Padjadjaran:
1. Efisiensi Anggaran Pemerintah Daerah
Dedi menghapus anggaran baju dinas, mencoret perjalanan dinas luar negeri senilai Rp 1,5 miliar dan memangkas perjalanan dinas dalam negeri dari Rp 1,8 miliar menjadi Rp 700 juta. Total efisiensi, termasuk pemangkasan belanja seminar dan proyek non-prioritas, mencapai Rp 5 triliun. Dedi menyebut anggaran itu akan dialihkan ke sektor pendidikan dan infrastruktur.
2. Normalisasi Sungai
Bersama Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Dedi menyepakati sempadan sungai di Jawa Barat akan menjadi aset negara. Dalam rapat bersama 27 bupati dan wali kota di Depok, Dedi menekankan pentingnya sinergi lintas daerah untuk menata ruang secara lebih sehat dan berkelanjutan.
Pemprov Jawa Barat akan mengukur ulang sempadan sungai demi mengembalikan fungsi alaminya, termasuk pelebaran badan sungai untuk memperbesar kapasitas air. Sertifikat atas sempadan tersebut nantinya hanya akan diterbitkan untuk dikelola balai besar wilayah sungai sehingga tak ada lagi klaim dari pihak pribadi atau perusahaan.
3. Pembangunan 1.000 Rumah Apung
Sebagai upaya untuk membantu warga Bekasi yang terdampak banjir, Dedi menyiapkan dana untuk membangun 1.000 unit rumah panggung. Rumah panggung tersebut akan dirancang dengan desain yang menarik dan nyaman untuk penghuninya. Dedi menjelaskan biaya untuk membangun satu unit rumah panggung sebesar Rp 150 juta.
4. Penghapusan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor
Dedi juga menghapus seluruh tunggakan pajak kendaraan bermotor hingga tahun 2024. Warga cukup membayar pajak untuk tahun berjalan selama program berlangsung dari 20 Maret hingga 6 Juni 2025.
5. Larangan Study Tour di Luar Jawa Barat
Dedi mengeluarkan larangan study tour bagi siswa sekolah ke luar provinsi. Karena melanggar larangan ini, Kepala Sekolah SMAN 6 Depok dicopot. Ia menegaskan, sanksi penonaktifan merupakan wewenang Dinas Pendidikan Jawa Barat dan akan dikaji lebih lanjut setelah proses audit.
6. Evaluasi Izin Tambang di Jabar
Dedi mengevaluasi seluruh izin tambang di provinsi tersebut. Ia berjanji mencabut izin tambang yang terbukti merusak lingkungan atau merugikan masyarakat. Evaluasi ini melibatkan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Jawa Barat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Barat dan Satpol PP.
7. Bentuk Satgas Antipremanisme
Dedi juga membentuk Satgas Antipremanisme di seluruh Jawa Barat. Langkah ini diumumkan dalam penyampaian LKPJ Tahun Anggaran 2024 di DPRD Jawa Barat pada 21 Maret 2025. Pembentukan satgas ini merespons meningkatnya laporan pemerasan oleh kelompok yang mengatasnamakan ormas atau LSM terhadap perusahaan, terutama menjelang Hari Raya dengan dalih permintaan THR.
8. Larangan Wisuda TK, SD, SMP dan SMA
Dedi Mulyadi juga melarang TK, SD, SMP dan SMA untuk menggelar wisuda. Menurutnya, acara wisuda itu memberatkan siswa yang berasal dari kalangan tidak mampu. Namun, Menteri Pendidikan Dasar Abdul Mu'ti membolehkan wisuda untuk TK-SMA asal penyelenggaraannya tidak berlebih-lebihan.
Ricky Juliansyah, Eka Yudha Saputra dan Dinda Shabrina turut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: DPRD Dukung Program Pemutihan Ijazah Bagi Warga Jakarta
