TEMPO.CO, Jakarta - Jumpa dengan awak media di salah satu rumah makan di Solo, Jawa Tengah, pada Rabu, 14 Mei 2025, mantan presiden Jokowi berbicara mengenai kans menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Jokowi mengatakan peluang untuk mendaftar sebagai Ketua Umum PSI masuk kalkulasinya.
“Jangan sampai kalau nanti misalnya saya ikut, saya kalah," kata Jokowi. Dia menyatakan belum mendaftarkan diri untuk menjadi ketua umum PSI. Dia menyebut waktu pendaftarannya masih panjang.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
PSI saat ini dipimpin oleh Kaesang Pangarep, putra bungsu Jokowi. Ketika ditanya peluang bersaing dengan anaknya sendiri, Jokowi menyebutkan calon lain akan mundur jika dia memutuskan untuk mendaftar. “Kalau saya mendaftar mungkin yang lain nggak mendaftar. Mungkin,” kata mantan gubernur Jakarta ini.
Kemarin, Selasa, 13 Mei 2025, PSI membuka pendaftaran bakal calon ketua umum partai. Registrasi “Pemilihan Raya” itu dibuka sampai akhir bulan ini. Proses penetapan dan pengumuman nama-nama calon ketua umum rencananya dilakukan hingga 18 Juni 2025. Setelah itu, para calon ketum akan melaksanakan proses kampanye mulai 19 Juni hingga 11 Juli 2025.
Selanjutnya, PSI akan mengumumkan daftar pemilih tetap pemilihan raya partai pada 10 Juli 2025. Sedangkan mulai 12 hingga 19 Juli 2025, partai memasuki masa pencoblosan. Adapun rangkaian tahapan pemilu raya ini akan bermuara pada Kongres PSI. Pengumuman hasil pemilu raya PSI rencananya akan dilakukan dalam Kongres PSI pada 19 Juli 2025, di Solo, Jawa Tengah.
Wakil Ketua Umum PSI Andy Budiman mengatakan bahwa semua mantan ketua umum, termasuk Kaesang, tetap bisa kembali mencalonkan diri menjadi kandidat ketum. Setiap kader PSI akan mendapat hak memilih melalui sistem pemilihan elektronik. “Kemudian apakah Pak Jokowi akan menjadi calon? Kita doakan,” ucap Andy di Kantor DPP PSI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Selasa, 13 Mei 2025.
Wakil Ketua Umum DPP PSI Andy Budiman memberikan keterangan pers mengenai pelaksanaan pemilu raya partai, di Kantor DPP PSI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, 13 Mei 2025. Tempo/Ervana.
Kaesang ditetapkan sebagai Ketua Umum PSI dalam Kopi Darat Nasional (Kopdarnas) Deklarasi Politik PSI, di ballroom Djakarta Theater, Jakarta, pada Senin, 25 September 2025. Menggantikan Giring Ganesha, penetapan Kaesang sebagai ketua umum itu disahkan setelah putra Jokowi itu jadi kader partai dua hari sebelumnya.
Pergantian puncak kepemimpinan di tengah persiapan Pemilihan Umum 2024 itu diproyeksikan untuk membawa PSI lolos ambang batas parlemen. Nyatanya, PSI tidak lolos ke Dewan Perwakilan Rakyat meskipun Kaesang didapuk sebagai ketua umum. Berdasarkan rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum pada Maret 2024, PSI meraih suara sebanyak 4.260.169 atau 2,80 persen dari suara sah sebanyak 151.796.630. Syarat partai untuk lolos ke Senayan adalah 4 persen.
Peneliti Lembaga Survei Indonesia Yoes Kenawas membaca ada kesan PSI mengandalkan figur Jokowi dan keluarga. Pengamat yang fokus pada kajian dinasti politik ini mengatakan, PSI ingin membangun citra sebagai partainya Jokowi sejak Kaesang menjadi ketua umum. Namun, menurut Yoes, rentang waktu penetapan Kaesang sebagai ketua umum dan kontestasi politik Pemilu pada Februari 2024, tidak cukup.
Yoes juga memberikan catatan bahwa sebelumnya Jokowi masih terasosiasikan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). PDIP menjadi partai utama pendukung pemerintah selama 10 tahun Jokowi menjabat presiden. Belakangan PDIP memecat Jokowi pada 16 Desember 2024. Jokowi dianggap telah memberi dukungan kepada putranya, Gibran Rakabuming Raka, untuk menjadi calon wakil presiden bagi Prabowo Subianto. Dalam pemilihan presiden, PDIP mengusung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud Md.
Menurut Yoes, PSI membutuhkan Jokowi karena mantan presiden itu merupakan figur yang sangat populer. Survei LSI yang terbit pada 15 Oktober 2024, menunjukkan bahwa Jokowi lengser dengan tingkat kepuasan publik 80,8 persen. “Jokowi sangat menarik bagi PSI untuk meningkatkan elektabilitas PSI di 2029 nanti,” kata Yoes melalui pesan suara kepada Tempo pada Rabu, 14 Mei 2025. “Karena PSI parpol kan mereka pasti tidak lihat 2029 saja. Mereka ingin menaikan daya tawar untuk masa depan.”
Presiden Joko Widodo berbincang dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep saat melakukan pertemuan di kawasan Jalan Braga, Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 3 Februari 2024. Presiden Joko Widodo meyakini PSI bisa mendapatkan kursi di DPR RI pada Pemilu 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Di sisi lain, kata Yoes, Jokowi bisa memanfaatkan PSI sebagai kendaraan bagi dinasti politiknya. Sama seperti Jokowi, Gibran yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden juga dipecat oleh PDIP.
“Tanpa posisi ketum partai politik, Jokowi hanya mantan presiden. Enggak punya daya tawar politik,” kata Yoes. “Sangat penting bagi Jokowi agar tetap relevan dalam politik indonesia saat ini.”
Namun Andy Budiman mengklaim Pemilihan Raya justru untuk menghilangkan kesan bahwa partainya mengandalkan dinasti politik Jokowi. “Pemilihan raya membantah dengan sendirinya semua argumen itu. Ketua umum dipilih berdasarkan proses pemilihan yang demokratis. Bukan berdasarkan penunjukan oleh keluarga dan lain sebagainya,” kata Andy melalui sambungan telepon kepada Tempo pada Rabu, 14 Mei 2025.
Terlepas dari kesan ketergantungan partai ke Jokowi, Andy menilai mantan wali kota Solo masih merupakan sosok penting. Menurut mantan wartawan Liputan 6 ini, sampai sekarang pengaruh Jokowi sangat signifikan dalam politik Indonesia.
Andy juga tidak bisa menyembunyikan fakta bahwa Ketua Umum PSI saat ini Kaesang Pangarep merupakan anak bungsu Jokowi. “Jadi Pak Jokowi ini akan menjadi simbol yang penting bagi PSI untuk politik di masa yang akan datang,” katanya.
Sekretaris Jenderal Barisan Relawan Jokowi Presiden atau Bara JP, Relly Reagan, tidak setuju jika Jokowi jadi ketua umum PSI. Menurut Reagan, pengalaman Kaesang yang tidak berhasil membawa PSI ke parlemen, harusnya dijadikan pelajaran oleh Jokowi.
Reagan lebih setuju jika Jokowi membuat partai sendiri atau istirahat sebagai warga biasa. Menurut dia, Jokowi tidak perlu membuat kalkulasi menjadi ketua umum PSI. “Ketua umum partai harusnya figur lain saja. Pak Jokowi jadi negarawan saja,” katanya.
