TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tengah mendalami dugaan praktik politik uang dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Pilkada Serang. Indikasi tersebut menguat setelah terjadi Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap 12 orang di sejumlah kecamatan.
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Banten Badrul Munir menyebut pihaknya kini tengah mengumpulkan alat bukti dan mendalami keterlibatan para pihak dalam praktik yang diduga mencederai integritas pemilu itu. “Kami sudah memiliki data awal, dan langkah selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam untuk menentukan apakah peristiwa itu memenuhi unsur pelanggaran pemilu,” ujarnya saat dihubungi, Sabtu, 19 April 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Meski belum menyebutkan afiliasi politik dari para terduga pelaku, Badrul memastikan bahwa proses klarifikasi dan investigasi tengah berjalan. “Kami fokus pada pembuktian awal dan akan menelusuri aliran dan motif dari praktik politik uang yang terjadi. Semua masih dalam proses,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan ada 12 orang telah diperiksa menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 di Serang, Banten. “Tadi malam ada dugaan politik uang di Kabupaten Serang. Ada sekitar 12 orang yang kita periksa, sekarang masih berlanjut,” kata Bagja saat ditemui awak media di TPS 001 Ganggo Mudiak, Bonjol, Pasaman, Sumatera Barat, Sabtu, dikutip dari Antara.
Dari penelusuran awal, Bawaslu mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 18.275.000 yang diduga akan digunakan untuk mempengaruhi pemilih. “Ada di Ciruas, Cikeusal, dan beberapa desa di Kabupaten Serang,” ujar Rahmat.
PSU di Pilkada Serang menjadi daerah nomor dua terbanyak menyelenggarakan PSU dengan 2.355 TPS, setelah Tasikmalaya di Jawa Barat dengan 2847 TPS.
Bagja mewaspadai adanya politik uang dalam pemilihan ulang yang terbagi dalam beberapa tahap sampai Agustus 2025. “Pemilihan ulang adalah kesempatan terakhir, point of no return,” kata Bagja. Menurut dia, politik uang pasti gede-gedean ketika pencoblosan ulang dilangsungkan.
PSU Pilkada Serang diikuti oleh dua pasangan calon, yaitu paslon nomor urut 01 Andika Hazrumy-Nanang Supriatna dan paslon nomor urut 02 Ratu Rachmatuzzakiyah-Najib Hamas. Keduanya memperebutkan sekitar 1,2 juta suara.
PSU Pilkada Serang digelar karena Mahkamah Konstitusi membatalkan hasil Pilkada Serang karena menemukan bukti dan fakta hukum mengenai keterlibatan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto dalam memberikan dukungan pada calon Bupati Ratu Rachmatuzakiyah yang merupakan istrinya. Kemenangan Ratu Rachmatuzakiyah-M. Najib Hamas dalam Pilbup Serang pun dibatalkan gara-gara sejumlah kepala desa memberikan dukungan kepada pasangan nomor urut 2 tersebut. Dalam Pilkada itu, pasangan Ratu-Najib menang telak dengan 598.654 suara, mengungguli Andika-Nanang yang memperoleh 254.494 suara. MK memerintahkan KPU Kabupaten Serang, Banten, untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Serang 2024 karena dalil ketidaknetralan kepala desa (kades) terbukti di persidangan.
Sementara itu, terkait hasil PSU Pilkada Serang, KPU masih melakukan penghitungan suara. Namun, pada Sabtu malam usai PSU, calon Bupati Serang nomor urut 2 Ratu Zakiyah yang juga istri dari Mendes PDT Yandri Susanto telah menggelar deklarasi kemenangan versi real count internal. "Kalau melihat real count kita menang 76 persen (versi real count internal)," kata Zakiyah di Serang, saat konferensi pers, Sabtu dikutip dari Antara.
Menurut Zakiyah, masyarakat Kabupaten Serang tetap antusias menyalurkan suaranya dan kembali memilih Zakiyah-Najib. Pihaknya juga mengucapkan terimakasih kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan untuk memimpin Kabupaten Serang. "Saya bersyukur PSU ini berjalan aman dan kondusif," kata dia.
Adapun langkah selanjutnya, kata Zakiyah, pihaknya fokus mengawal dan menunggu pengumuman resmi dari KPU Kabupaten Serang. "Selanjutnya tentu menunggu keputusan resmi KPU Kabupaten Serang," kata dia.
Raymundus Rikang berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
