Bantah Menkes, IDI Klaim Jumlah Dokter Kandungan Cukup tapi Tak Merata

Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Slamet Budiarto mengkritik Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (BGS) yang berencana mengeluarkan aturan memperbolehkan dokter umum melakukan operasi caesar atau persalinan.

Budiarto menyatakan jumlah dokter kandungan di Indonesia cukup, namun dengan penyebaran yang belum merata. Ia mendesak Kemenkes mendistribusikan mereka alih-alih melatih dokter umum melakukan operasi caesar.

"Solusi utamanya adalah jumlah dokter kandungan kan sudah cukup, sekitar 6.000 atau 5.000 sekian, harusnya mereka didistribusikan dengan memberikan kesejahteraan yang cukup," kata Budiarto kepada CNNIndonesia.com, Selasa (20/5).

Budiarto menyebut IDI telah memperhitungkan biaya yang perlu dikeluarkan Kemenkes untuk mendistribusikan dokter kandungan di seluruh Indonesia secara merata atau proporsional.

Ia menilai biaya yang diperlukan Kemenkes untuk mendistribusikan dokter kandungan ke pelosok itu tidak besar dan mampu dianggarkan.

"IDI sudah menghitung untuk seribu dokter spesialis disebar ke daerah pelosok, daerah terpencil Itu butuh 1,2 triliun per tahun untuk seribu dokter spesialis," jelas dia.

"Jangan sampai ada kesan memberdayakan dokter umum karena ngirit, bisa dibayar murah" sambungnya.

Sebelumnya, Menkes BGS menjelaskan rencana membuat aturan memperbolehkan dokter umum melakukan operasi caesar. 

Disebut BGS hal itu ditempuh untuk menyiasati minimnya dokter yang menangani kelahiran dan mengurangi angka kematian ibu dan anak saat persalinan di daerah-daerah terpencil.

Budi berkata minimnya dokter yang membantu proses kelahiran di daerah diperparah oleh buruknya infrastruktur transportasi menuju fasilitas kesehatan.

"See some of them die dalam proses. Jadi apa yang teman-teman lihat di kota itu jauh sekali realitasnya berbeda dengan ada yang di pedalaman," ujarnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (14/5).

Budi berujar sebelum diperbolehkan melakukan caesar, para dokter umum nantinya akan mendapat pelatihan formal terlebih dulu.

"Akan kita buat regulasinya. Supaya mereka itu bisa diberikan secara resmi. Bukannya kemudian orang bodoh, seperti orang bodoh langsung disuruh, dibolehin Enggak," kata Budi.

"Mereka akan dilatih secara formal. Dan apakah latihnya semuanya, enggak. Yang menyelamatkan nyawa aja yang emergency itu harus diberikan," sambungnya.

(mab/wis)

[Gambas:Video CNN]