KPK: Pegawai Kemnaker Diduga Terima Gratifikasi dan Peras Calon TKA

Jakarta, CNN Indonesia --

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan pegawai di Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) diduga melakukan pemerasan serta menerima gratifikasi.

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan tim penyidik pada hari ini menggeledah Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, untuk mencari bukti-bukti terkait Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).

"Di mana oknum Kemnaker pada Ditjen Binapenta memungut atau memaksa seseorang memberikan sesuatu (Pasal 12e UU Tipikor) dan atau menerima gratifikasi (Pasal 12 B) terhadap para calon tenaga kerja asing yang akan bekerja di Indonesia," ujar Asep saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Selasa (20/5).

Asep menuturkan KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka, namun belum bisa menyampaikan detail identitasnya.

"(Tempus kasus atau terjadinya dugaan korupsi ini) periode 2020 sampai dengan 2023," kata Asep.

Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan mengatakan mendukung penuh proses penegakan hukum yang dilakukan KPK.

Kementerian Ketenagakerjaan mengklaim berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan menjunjung tinggi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

"Kami sangat mendukung proses hukum yang sedang berjalan. Ini merupakan bagian dari komitmen bersama untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, dan berintegritas di lingkungan Kemnaker," kata Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan Sunardi Manampiar Sinaga.

(fra/ryn/fra)

[Gambas:Video CNN]