TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah berencana menutup keran impor bahan bakar minyak (BBM) dari Singapura. Dia menyebut impor BBM RI dari Negeri Singa mencapai 54 persen dari jumlah keseluruhan impor.
“BBM kita, kita impor dari mana? Sebanyak 54 persen impor BBM itu dari Singapura. Negara yang enggak punya minyak, tapi kita beli dari sana,” kata Bahlil dalam acara diskusi bertajuk Arah Kebijakan Geostrategi dan Geopolitik Indonesia yang digelar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golongan Karya (Golkar) di Jakarta, Kamis, 8 Mei 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut dia, Singapura bukan termasuk salah satu negara yang dianugerahi cadangan minyak melimpah. Namun, pasar ekspor BBM Singapura ke Indonesia bisa menembus 34 persen dari total produksi.
“Sebanyak 34 persen itu market-nya di Indonesia. Harganya sama dengan Middle East (negara-negara Timur Tengah). Ini kan sebuah strategi yang memalukan, saya langsung memutuskan enam bulan ke depan enggak boleh lagi kita impor minyak dari Singapura,” ucap Bahlil.
Dia mengungkapkan bahwa harga BBM yang dijual Singapura sama dengan Timur Tengah. Oleh karena itu, dia menilai Indonesia sebaiknya mengimpor BBM dari negara-negara yang memang dikenal sebagai produsen minyak dunia.
“Saya bilang, jauh lebih bermartabat kita dapat minyak dari Middle East, karena dia adalah negara penghasil minyak daripada kita impor dari negara yang enggak pernah melahirkan minyak (Singapura),” ujar Bahlil.
Bahlil pun merasa heran dengan kebijakan impor BBM dari Singapura yang ditetapkan oleh pemerintah RI terdahulu. Menurut dia, diperlukan implementasi gagasan-gagasan yang strategis demi kedaulatan bangsa, termasuk berkaitan dengan pembelian BBM dari negara lain.
“Ini otak kita ini kan sebenarnya enggak tahu ya, kita sekolahnya enggak tamat atau gimana, bingung juga saya gitu. Nah, gagasan-gagasan seperti ini yang Partai Golkar akan perjuangkan, untuk apa, kedaulatan bangsa dalam geopolitik dan geostrategis,” kata Ketua Umum Partai Golkar tersebut.
Sementara itu, Pembina Masyarakat Ilmuwan dan Teknologi Indonesia (MITI) Mulyanto menilai rencana penghentian impor BBM dari Singapura yang diutarakan Menteri ESDM harus dipertimbangkan dengan cermat. Menurut dia, perlu adanya kajian secara teknis dan ekonomis.
“Tidak boleh sekadar berbasis etno-nasionalis yang berlebihan,” ucap Mulyanto melalui keterangan yang diterima Tempo, Jumat, 9 Mei 2025.
Lebih lanjut, menurut dia, hal itu dapat membuat publik menimbulkan anggapan adanya akal-akalan untuk meningkatkan penawaran politik komoditas dalam rangka “ganti pemain” para mafia impor minyak. “Publik menilai ini hanya sekadar akal-akalan,” ujar Mulyanto.
Mulyanto mengatakan bahwa letak Singapura yang bertetangga dengan Indonesia merupakan sebuah kelebihan. Secara resiprokal atau hubungan timbal balik, Singapura juga mengimpor gas dan listrik dari Indonesia.
Selain itu, dari sisi kapasitas, Singapura mempunyai kilang minyak mentah berkapasitas 1,5 juta barel per hari, jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia yang hanya 1 juta barel per hari. Harga minyak di Singapura, lanjut dia, juga relatif kompetitif.
“Pertamina dapat membuka harga impor ke publik agar semakin transparan,” kata anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019-2024 itu.
Namun terlepas dari wacana setop impor BBM dari Singapura, Mulyanto menuturkan bahwa pemerintah harus meningkatkan lifting minyak yang terus merosot dan memperbaiki kilang-kilang minyak yang ada. Menurut dia, langkah seperti itu adalah upaya konkret untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM.
