Andrie Yunus Tulis Surat, Minta Koalisi Sipil Dorong Pembentukan TGPF

2 hours ago 2

Jakarta, CNN Indonesia --

Wakil Koordinator Bidang Eksternal Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Andrie Yunus menulis surat yang berisi pesan terhadap masyarakat sipil agar mendorong pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus penyiraman air keras.

Surat tersebut ditulis tanggal 3 dan 5 April 2026, dibacakan oleh Solidaritas Kebangsaan untuk Andrie Yunus yang terdiri dari sejumlah tokoh bangsa di Kantor KontraS, Jakarta Pusat, Selasa (7/4).

Dalam surat itu, Andrie mengatakan penyiraman air keras oleh anggota Detasemen Markas Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI merupakan upaya percobaan pembunuhan terhadap dirinya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kata dia, teror tersebut juga bukan hanya bentuk serangan terhadap dirinya belaka, melainkan untuk menciptakan politik ketakutan bagi gerakan masyarakat melawan penindasan dan menolak militerisme.

"Oleh karena itu, saya meminta kawan-kawan untuk mendorong Tim Gabungan Pencari Fakta independen yang melibatkan banyak unsur," tulis Andrie dalam surat tersebut.

"Harapannya hasil TGPF independen mampu menelusuri aktor tidak hanya berhenti pada pelaku lapangan, namun juga termasuk aktor intelektual untuk kemudian dimintai pertanggungjawaban hukum melalui peradilan umum," sambungnya.

Andrie menegaskan pengungkapan kasus penyiraman air keras menjadi tanggung jawab negara melalui perangkat hukumnya.

Andrie keberatan dan menyampaikan mosi tidak percaya jika proses penegakan hukum dilakukan melalui peradilan militer yang selama ini menjadi sarang impunitas prajurit pelaku pelanggaran HAM.

"Saat ini KontraS bersama dengan koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan sedang mengajukan gugatan uji materiil terhadap UU TNI. Titik tekan kami dalam gugatan ini memastikan bahwa perluasan pengaruh militer dalam kehidupan sipil, politik, ekonomi harus dihentikan," tulis Andrie.

"Sejak awal, revisi UU 3/2025 menerabas itu semua termasuk berkhianat pada TAP MPR 6 dan 7 Tahun 2000 dan Konstitusi. Perluasan peranan militer dalam kehidupan sipil hanya akan melahirkan kekerasan dan menciptakan rasa ketakutan di warga sipil," lanjutnya.

Pada hari ini, di kantor KontraS, sejumlah tokoh bangsa yang terdiri dari Sukidi, Karlina Supeli, Busyro Muqoddas, Halida Hatta, Pendeta Jacky Manuputty, Zumrotin Susilo, Marzuki Darusman, hingga Lukman Hakim Saifuddin membacakan pesan kebangsaan terkait kasus penyiraman air keras Andrie Yunus.

Mereka mengatakan Andrie adalah wajah dari generasi baru bangsa Indonesia yang lahir di era kebebasan dan tumbuh dalam demokrasi digital.

Andrie, seperti ratusan ribu anak muda Indonesia tumbuh dalam Republik yang mengaku hendak menuju Indonesia emas, justru menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh TNI.

Mereka memandang Andrie sebagai manifestasi cita-cita merdeka manusia Indonesia sebagaimana yang diharapkan oleh Mohammad Hatta. Generasi seperti Andrie tumbuh dengan kesadaran bahwa mencintai negeri bukan berarti diam pada ketidakadilan, melainkan berani menyuarakannya meski risiko kekerasan dan teror terus mengintai.

"Serangan kepada Andrie adalah serangan untuk kita semua. Serangan ini menunjukkan indikasi sistemik dari budaya kekerasan negara terhadap kritik, akuntabilitas, dan koreksi publik," ucap mereka.

Andrie Yunus disiram air keras pada sekitar tiga pekan lalu setelah mengisi siniar di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) bertajuk "Remiliterisasi & Judicial Review UU TNI".

Polisi sempat mengumumkan inisial dua tersangka, namun di waktu yang bersamaan TNI juga menyampaikan sudah menahan empat orang dari BAIS TNI selaku pelaku lapangan penyiraman air keras terhadap Andrie. Mereka ialah NDP, SL, BHW, dan ES.

Sementara itu, Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) yang terdiri dari sejumlah organisasi masyarakat sipil menyebut pelaku lapangan penyiraman air keras terhadap Andrie melibatkan sedikitnya 16 orang. TAUD menyebut ini sebagai operasi intelijen.

Tanpa dasar hukum dan alasan yang jelas, polisi menyatakan sudah melimpahkan penanganan perkara ke Pusat Polisi Militer (POM) TNI.

(ryn/gil)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]

Read Entire Article
International | Entertainment | Lingkungan | Teknologi | Otomotif | Lingkungan | Kuliner |