Anak Usaha PT KAI Didakwa Suap 5 ASN Kemenhub Rp1,36 Miliar

Tersangka kasus suap Harno Trimadi (kanan) berjalan keluar usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (21/7/2023).(Antara)

ANAK usaha PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT KA Properti Manajemen (KAPM), didakwa memberikan suap senilai Rp1,36 miliar kepada lima aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Dakwaan ini dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (7/9).

JPU KPK Fahmi Idris menyatakan bahwa suap tersebut diberikan dengan tujuan agar KAPM memenangkan paket pekerjaan perlintasan sebidang Jawa-Sumatra Tahun Anggaran 2022 pada Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub. Akibat dari pemenangan proyek tersebut, terdakwa korporasi dilaporkan memperoleh pertambahan harta benda mencapai Rp2,41 miliar.

Dalam surat dakwaan, suap tersebut disalurkan oleh KAPM melalui mantan Direktur Utama Yoseph Ibrahim bersama mantan Vice President KAPM Parjono dalam rentang waktu 2022 hingga 2023. Praktik ini diduga dilakukan secara sistematis untuk mengamankan proyek di wilayah Jawa dan Sumatra.

Atas tindakan tersebut, PT KA Properti Manajemen sebagai terdakwa korporasi terancam pidana berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 20 huruf c jo. Pasal 126 ayat (1) KUHP Nasional.

Kasus ini menambah daftar panjang perkara korupsi di lingkungan DJKA Kemenhub yang tengah ditangani oleh KPK, yang melibatkan berbagai proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di sejumlah wilayah Indonesia. (Ant/I-1)