2 weeks ago
14
Presiden Prabowo Subianto menargetkan sebanyak 800 BUMN ditutup.(Dok. BPMI Setpres)
Presiden Prabowo Subianto menargetkan sebanyak 800 badan usaha milik negara (BUMN) yang dinilai tidak efisien dan terus merugi akan ditutup hingga akhir 2026. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari penataan BUMN agar pengelolaan perusahaan pelat merah lebih efektif dan tidak lagi membebani keuangan negara.
Hal itu disampaikan Prabowo saat berpidato dalam peresmian lima bendungan di Indonesia di Lombok, Jumat (10/7). Ia mengatakan pemerintah telah mulai menutup BUMN yang bermasalah secara bertahap.
"Ini kita tertibkan. Sampai akhir bulan Juli sudah tutup 240 BUMN yang tidak beres. Sudah kita tutup. Nanti akhir Juli ini akan 250 BUMN kita tutup. Desember 2026 akan tutup jumlahnya 800 BUMN tidak efisien, yang tidak pernah untung yang merugi terus," kata Prabowo.
Dia mengungkapkan, penataan tersebut dilakukan setelah dirinya mengetahui jumlah BUMN di Indonesia jauh lebih besar dari perkiraannya. Saat baru dilantik, ia mengira Indonesia hanya memiliki sekitar 300 hingga 400 BUMN. Namun, data yang diterimanya menunjukkan terdapat 1.077 BUMN, belum termasuk anak perusahaan hingga perusahaan turunannya.
Menurut Prabowo, banyaknya entitas tersebut membuat pengelolaan perusahaan negara menjadi tidak efisien. Bahkan, ia menilai struktur perusahaan yang berlapis-lapis kerap dimanfaatkan untuk menyembunyikan pengelolaan uang negara.
"Begitu saya dilantik, saya diberi tahu ada 1.077 BUMN. Itu pun jangan-jangan ada lagi anak perusahaan, cucu perusahaan, ada lagi cicit perusahaan. Begitu cara mereka untuk sembunyi uang negara, sembunyi uang rakyat," ujarnya.
Ia mengatakan pembenahan BUMN mulai menunjukkan hasil. Berdasarkan laporan yang diterimanya, sejumlah perusahaan pelat merah yang selama puluhan tahun merugi kini mulai membukukan keuntungan.
"Saya juga merasa sangat bangga. Beberapa hari ini saya mendapat laporan-laporan hasil-hasil yang kita dapatkan. BUMN-BUMN yang merupakan sarang korupsi puluhan tahun, sedikit demi sedikit mulai kita benahi," ucap Prabowo.
Selain memperbaiki kinerja perusahaan negara, pemerintah juga berhasil memangkas berbagai biaya operasional. Prabowo menyebut penghematan dari gaji direksi dan biaya overhead saja nilainya mendekati Rp70 triliun.
Di sisi lain, ia menegaskan pemerintah membatalkan rencana penjualan sejumlah BUMN strategis kepada pihak asing. Menurutnya, perusahaan seperti PT PAL, PT Pindad, dan PT Dirgantara Indonesia justru harus diperkuat agar mampu menopang industri pertahanan nasional.
Prabowo mencontohkan PT PAL yang kini telah mampu memproduksi kapal perang berteknologi tinggi. Sementara PT Pindad disebut memperoleh kontrak dari Arab Saudi untuk memproduksi senjata.
"Tadinya industri pertahanan mau dijual. PT PAL, PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia mau dijual. Kita bangkitkan sekarang perusahaan-perusahaan itu. PT PAL sekarang sudah bisa bikin kapal-kapal perang yang hebat-hebat. PT PAL akan bikin kapal-kapal canggih. PT Pindad, dapat kontrak dari Arab Saudi. Semua senapan Arab Saudi akan dibangun oleh PT Pindad. Senjata kita teruji," pungkas Prabowo. (Z-10)
