65 Pekerja Papua di Proyek Tailing Diminta Dipulangkan

19 hours ago 4

CNN Indonesia

Kamis, 03 Apr 2025 21:19 WIB

DPRD Mimika mendesak PT HAL memulangkan 65 karyawan asli Papua. Mereka juga menuntut transparansi dalam perekrutan dan pengelolaan proyek tailing. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mimika, Papua Tengah, meminta PT Honay Ajkwa Lorenz (PT HAL) segera memulangkan 65 karyawan asli Papua yang direkrut dan telah mengikuti pelatihan soft skill oleh Pusat Bantuan Mediasi Gereja Kristen Injili (PBM GKI) di Surabaya, Jawa Timur. Ilustrasi (ANTARA FOTO/ANDRI SAPUTRA)

Jakarta, CNN Indonesia --

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mimika, Papua Tengah, meminta PT Honay Ajkwa Lorenz (PT HAL) segera memulangkan 65 karyawan asli Papua yang direkrut dan telah mengikuti pelatihan soft skill oleh Pusat Bantuan Mediasi Gereja Kristen Injili (PBM GKI) di Surabaya, Jawa Timur.

"Saat ini 65 karyawan tersebut masih berada di Jakarta dan Surabaya. Kami belum mengetahui kapan mereka pulang dan hak-hak mereka dari perusahaan juga tidak jelas," kata anggota DPRK Mimika Anton Niwilingame di Timika, Kamis (3/4) dikutip dari Antara.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Anton mengatakan sebelumnya PT HAL telah meluncurkan proyek pengelolaan tailing (limbah tambang) menjadi semen, paving block, dan keramik.

"Perusahaan ini telah merekrut sebanyak 6.000 karyawan dan kebanyakan karyawan mendapatkan rekomendasi dari gereja. Namun, perekrutan ini tidak transparan," ujarnya.

Anton menjelaskan bahwa PT Freeport Indonesia sebagai pemilik tailing tidak mengetahui perekrutan karyawan. Begitu pula dengan lembaga adat seperti Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (Lemasa) dan Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko) tidak dilibatkan.

"Selain itu, pemerintah daerah dan DPRK setempat juga tidak diberi informasi terkait dengan proyek pengelolaan tailing," katanya.

Anton menambahkan bahwa pihaknya akan memanggil manajemen PT HAL untuk segera meluangkan 65 karyawan dan pengawasan proyek pengelolaan tailing dengan ketat karena lokasi pabrik dari perusahaan tersebut berada di antara permukiman warga.

"Ini berbahaya terhadap lingkungan sehingga harus dikaji kembali karena bahan kimia tailing bisa mencemari ribuan hektare tanah ulayat. Jadi, kami minta proyek ini dihentikan sementara hingga ada kajian yang jelas," ujarnya.

(fra/antara/fra)

[Gambas:Video CNN]

Read Entire Article
International | Entertainment | Lingkungan | Teknologi | Otomotif | Lingkungan | Kuliner |