Sejak dilantik hingga 100 hari pertama sebagai presiden AS, Donald Trump telah mengeluarkan sejumlah perintah eksekutif. Menurut News Nation, sebanyak 141 perintah eksekutif yang ditandatangani oleh Trump hingga minggu ini. Perintah-perintah eksekutif itu berkisar dari imigrasi hingga mengakhiri program Keanekaragaman, Kesetaraan, dan Inklusi hingga menciptakan program pemerintah baru, termasuk Departemen Efisiensi Pemerintah.
Kebijakan-kebijakan Trump ini terkait dengan program “Make America Great Again” yang digaung-gaungkan sejak kampanye pilpres tahun lalu. Berikut adalah 10 kebijakan dan tindakan Donald Trump yang paling terkenal selama 100 hari pertama masa kepresidenannya yang kedua pada tahun 2025:
1. Tindakan Keras Imigrasi dan Keamanan Perbatasan
Trump mengumumkan keadaan darurat nasional kedua di perbatasan selatan, memobilisasi badan-badan federal dan negara bagian untuk memulangkan jutaan migran ilegal. Ia juga, memberlakukan kembali kebijakan Remain in Mexico, mengakhiri Catch and Release, menetapkan kartel narkoba sebagai organisasi teroris, dan menggunakan Alien Enemies Act of 1798 untuk mempercepat deportasi tanpa proses pengadilan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pada Senin, 28 April 2025, menjelang hari ke-100 masa jabatannya, Trump menandatangani sepasang perintah eksekutif terkait imigrasi. Salah satunya mengarahkan Departemen Kehakiman dan Departemen Keamanan Dalam Negeri untuk mengidentifikasi yurisdiksi yang Trump anggap sebagai "kota suaka" yang menolak untuk bekerja sama dengan penegakan imigrasi federal.
2. Kebijakan Tarif dan Perdagangan
Dia menetapkan kebijakan perdagangan "America First", memberlakukan tarif besar-besaran pada negara-negara lain untuk melindungi dan memperkaya industri Amerika. Hal ini memicu ketegangan perdagangan dan ketidakstabilan pasar.
Trump telah membangkitkan kemarahan banyak negara dengan kenaikan tarif yang luar biasa untuk barang-barang impor. Meski telah menangguhkan “tarif timbal balik” terhadap mitra dagang utama AS, Trump mengobarkan perang tarif terhadap Cina. Pungutan perdagangan AS terhadap sebagian besar impor dari Tiongkok telah naik menjadi 145 persen. Beijing membalas dengan bea masuknya sendiri, sebesar 125 persen untuk barang-barang AS. Kebijakan ini justru membuat bisnis di dalam negeri terguncang keras.
3. Kebijakan Energi dan Kemunduran Iklim
Trump mendeklarasikan keadaan darurat energi nasional. Kebijakannya berfokus pada perluasan pengeboran minyak dalam negeri, mencabut peraturan iklim era Biden termasuk mandat kendaraan listrik, menarik AS dari Perjanjian Iklim Paris dan perjanjian iklim internasional lainnya.
4. Efisiensi Pemerintah dan Pemangkasan Pengeluaran
Pembentukan Departemen Efisiensi Pemerintah yang dipimpin oleh Elon Musk, yang bertujuan untuk memotong pengeluaran pemerintah yang berlebihan dan merampingkan operasi federal. Ia juga menerapkan pembekuan perekrutan pegawai federal selama 90 hari dengan beberapa pengecualian.
5. Perubahan Tenaga Kerja Federal dan Layanan Sipil
Trump memangkas sebagian besar pegawai negeri, memberhentikan lebih dari 100.000 pegawai federal, menghidupkan kembali Jadwal F untuk mengklasifikasikan ulang pegawai federal, dan memprioritaskan perekrutan pegawai federal berdasarkan kualifikasi daripada inisiatif keberagaman.
6. Pembalikan Kebijakan Sosial
Dia menghapus inisiatif Keragaman, Kesetaraan, dan Inklusi (DEI), tindakan afirmatif, dan teori ras kritis dalam pemerintah federal, dan secara resmi mendefinisikan gender secara ketat sebagai laki-laki atau perempuan dalam pedoman federal.
7. Departemen Kehakiman dan Pengampunan
Menggunakan Departemen Kehakiman untuk menyelidiki musuh-musuh politik dan mengampuni atau meringankan hukuman bagi semua terdakwa yang didakwa sehubungan dengan serangan 6 Januari, termasuk mereka yang dihukum atas tindakan kekerasan dan konspirasi penghasutan.
Campur tangan dalam bidang peradilan yang terbaru adalah penangkapan seorang hakim atas tuduhan melindungi seorang imigran. Penangkapan ini dianggap sebagai gangguan terhadap sistem peradilan AS oleh eksekutif.
8. Kebijakan Luar Negeri dan Postur Militer
Trump menekankan militer yang berfokus pada memenangkan perang dengan tegas, mengusulkan penggantian nama simbolis dari penanda geografis (misalnya, Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika), dan mengancam tindakan agresif seperti merebut Greenland atau Terusan Panama.
9. Lembaga Pendidikan dan Federal
Menandatangani perintah eksekutif untuk memfasilitasi penutupan Departemen Pendidikan, mengembalikan tanggung jawab pendidikan kepada negara bagian, dan menghentikan sementara proyek angin lepas pantai.
Baru-baru ini, Trump membekukan dana federal sebesar $2,3 miliar untuk Universitas Harvard tersebut. Pembekuan dana tersebut terjadi di tengah upaya pemerintah AS untuk menindak tegas para pengunjuk rasa mahasiswa dan menekan universitas untuk membatalkan program-program keragaman, kesetaraan dan inklusi.
Dilansir Al Jazeera, Departemen Pendidikan AS mengumumkan bahwa mereka telah mengirimkan surat kepada 60 institusi pendidikan tinggi, memperingatkan mereka akan adanya "tindakan penegakan hukum" jika mereka tidak melindungi mahasiswa Yahudi di kampus seperti yang diatur dalam Title VI Undang-Undang Hak Sipil.
Surat-surat tersebut juga mengutip pernyataan Menteri Pendidikan Linda McMahon yang mengatakan, "Perguruan tinggi dan universitas di Amerika Serikat mendapatkan keuntungan dari investasi publik yang sangat besar yang didanai oleh para pembayar pajak Amerika Serikat. Dukungan tersebut merupakan hak istimewa dan bergantung pada ketaatan terhadap undang-undang anti-diskriminasi federal."
10. Penggunaan Hukum Bersejarah dan Tindakan Kontroversial
Menggunakan Undang-Undang Musuh Asing yang telah berusia 200 tahun untuk penegakan imigrasi, menangguhkan Program Penerimaan Pengungsi AS, memulihkan hukuman mati federal, dan menunda pelarangan TikTok di AS.
Kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakan di atas sangat kontroversial, dengan banyak orang Amerika yang tidak setuju dengan tarif dan pemotongan pemerintah, dan para ahli hukum mempertanyakan konstitusionalitas beberapa perintah eksekutif. 100 hari pertama masa jabatan kedua Trump digambarkan sebagai salah satu yang paling tidak stabil dalam sejarah Amerika karena sifat agendanya yang cepat dan luas.
